Peluang Investasi Proyek Pembiayaan Non-APBN Rp 707,9 Triliun

KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI

Chief Executive Officer Center for Private Investment PINA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ekoputro Adijayanto (tengah) bersama jajaran pejabat PINA berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Mereka ditemui Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy (kedua dari kanan).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mendorong pembiayaan pembangunan ekonomi melalui investasi non-anggaran pemerintah. Hingga Juli 2019, ada 30 proyek dengan peluang investasi senilai Rp 707,9 triliun yang ditawarkan.

Proyek-proyek itu meliputi sektor infrastruktur, energi, pariwisata, dan perumahan bersubsidi. Dari jumlah itu, lima proyek telah mendapatkan investor dan dimatangkan pelaksanaannya.

Chief Executive Officer Center for Private Investment PINA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ekoputro Adijayanto mengatakan, dua di antaranya adalah proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dan proyek pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Kayan, Kalimantan. Investasi proyek tol sepanjang 172,2 kilometer itu senilai Rp 23 triliun dan pembangkit listrik Rp 28 triliun.

”China Construction Communication Company (CCCC) bersedia membiayai proyek pembangunan tol itu. Adapun proyek pembangkit listrik dibiayai patungan oleh perusahaan Malaysia, Sarawak Energy, dan perusahaan swasta Indonesia, PT Kayan Hydropower Nusantara,” kata Eko ketika berkunjung ke Kompas, Selasa (16/7/2019).

Kompas

Sumber: Center for Private Investment PINA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Menurut dia, PINA terus mengupayakan pembiayaan-pembiayaan pembangunan non-APBN. Sebab, pembiayaan pembangunan Indonesia membutuhkan dana besar yang tidak bisa ditopang dari APBN saja.

PINA terus mengupayakan pembiayaan-pembiayaan pembangunan non-APBN. Sebab, pembiayaan pembangunan Indonesia membutuhkan dana besar yang tidak bisa ditopang dari APBN saja.

Pada 2020-2024, Indonesia membutuhkan dana sebesar 441,3 miliar dollar AS untuk membiayai pembangunan. Sejak berdiri pada 2017, PINA telah merealisasikan pembiayaan pembangunan dengan dana non-APBN mencapai 3,3 miliar dollar AS hingga akhir 2018.

Kompas

Sumber: Center for Private Investment PINA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Baca juga: Pemerintah Buka Gerbang Masuk Investor Inggris

Investornya cukup beragam, baik dalam negeri maupun luar negeri. Investor dari luar negeri antara lain berasal dari Singapura, China, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Kanada, dan Uni Emirat Arab.

Menurut Eko, investor-investor luar negeri itu tertarik untuk membiayai proyek berjangka panjang. Adapun investor dalam negeri masih enggan dan lebih meminati investasi jangka pendek di bawah tenor 5 tahun.

”Kami terus mengembangkan skema-skema pembiayaan non-APBN itu, mulai dari pembiayaan swasta murni, penyertaan modal bersama, hingga kemitraan badan usaha milik negara dengan swasta,” ujar Eko.

PINA, lanjutnya, juga tengah mendorong skema pembiayaan melalui penginvestasian aset potensial dan konsesi terbatas (LCS). Melalui LCS, pembiayaan pembangunan seluruhnya berasal dari swasta, sedangkan pemerintah akan memberikan batasan waktu bagi swasta dalam pengelolaan aset yang telah dibangunnya itu.

Kemandirian daerah

Chief Operating Officer Center for Private Investment PINA Bonifacius Prasetyo mengemukakan, PINA juga menginisiasi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah tanpa menggunakan APBD.

Beberapa daerah yang telah diinisiasi adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ”Jawa Barat bahkan akan menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya,” ujarnya.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berswafoto bersama para peserta dalam acara bertajuk The 1st Jatiluhur Stand Up Paddle and Kayak Exhibition di Pantai Timur, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu siang (14/7/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond pada 2020. Penerbitan obligasi ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah dalam rangka mencari alternatif dana di luar APBD.

Baca juga: Ridwan Kamil: Percepat Pembangunan Jawa Barat melalui Obligasi Daerah

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Senin (15/7/2019), di Jakarta, menjelaskan, pihaknya sedang dalam persiapan untuk menerbitkan obligasi daerah. Saat ini, wacana itu masih dibahas secara intensif bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Emil, sapaannya, juga membahas penerbitan obligasi bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Adapun Jateng terlebih dahulu menyatakan akan menerbitkan obligasi daerah, yakni pada awal 2020.

”Jabar dan Jateng merupakan provinsi yang sudah siap menerbitkan obligasi daerah. Dari sisi keuangan, kami aman. Jadi pasti bisa membayar kewajiban pada waktunya,” ucap Emil saat hadir di acara sosialisasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Kompas.id, 15/7/2019).