Kementerian Keuangan memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran kendati proyeksi pendapatan negara hingga akhir tahun 2019 akan di bawah target.
Oleh
Karina Isna Irawan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran kendati proyeksi pendapatan negara hingga akhir tahun 2019 akan di bawah target. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa tetap sesuai rencana.
”Tidak ada pemotongan anggaran. Namun, penyerapan belanja negara terhadap target APBN memang lebih rendah tahun ini dibandingkan tahun lalu,” kata Sri Mulyani Mulyani seusai penyampaian laporan realisasi APBN 2019 untuk Semester I dan prognosis Semester II di Jakarta, Selasa (16/7/2019) malam.
Menurut data Kementerian Keuangan, belanja negara yang terserap sampai akhir tahun diperkirakan Rp 2.341,6 triliun atau 95,1 persen dari pagu APBN 2019. Prognosis belanja negara 2019 lebih rendah dari realisasi belanja negara tahun lalu yang sebesar Rp 2.213,1 triliun atau 99,7 persen dari pagu APBN 2018.
Di sisi lain, pendapatan negara sampai akhir tahun diproyeksikan Rp 2.030,8 triliun atau 93,8 persen dari target APBN 2019. Pendapatan negara tahun 2019 tumbuh melemah 4,5 persen dibandingkan tahun 2018. Pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja negara tahun 2018 yang mencapai 99,7 persen karena alokasi anggaran bencana alam dan subsidi meningkat. Selain itu, ada kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, seperti penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games serta pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.
Situasi tahun 2018 berbeda dengan 2019. Misalnya, realisasi subsidi lebih rendah karena harga minyak dunia per Juni 2019 masih di bawah asumsi makro sebesar 70 dollar AS per barel. Selain itu, tidak terjadi peristiwa bencana alam yang besar. Indonesia juga tidak menjadi tuan rumah berbagai perhelatan internasional seperti tahun lalu.
”Rata-rata realisasi belanja negara 92 persen dari APBN. Tahun ini, realisasi belanja diperkirakan 95,1 persen, berarti sebenarnya ada peningkatan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, perencanaan anggaran untuk beberapa program prioritas pemerintah juga lebih baik dan sesuai rencana. Tidak ada permintaan anggaran mendadak dalam jumlah besar. Hampir semua anggaran yang diminta kementerian/lembaga sudah direncanakan dan diajukan dari tahun sebelumnya.
Pendapatan negara
Berdasarkan data Kemenkeu, seluruh sumber pendapatan negara pada semester I-2019 tumbuh melemah dibandingkan semester I-2018. Pendapatan negara terlemah berasal dari penerimaan perpajakan.
Realisasi penerimaan perpajakan per Juni 2019 hanya tumbuh 5,4 persen atau Rp 688,9 triliun. Padahal, pada Juni 2018, realisasinya tumbuh 14,3 persen.
Penyebab penerimaan perpajakan tumbuh paling lemah karena penerimaan pajak dari industri pengolahan dan pertambangan menurun sejak awal tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan dan pertambangan pada semester I-2019 masing-masing Rp 160,62 triliun dan Rp 33,43 triliun.
”Tekanan ekonomi global pada semester I-2019 masih menghantui. Kinerja ekspor dan impor kontraksi, sementara investasi melambat,” kata Sri Mulyani.
Menanggapi terkait pendapatan negara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, kondisi perekonomian global dan domestik pada semester-I belum kondusif sehingga kinerja ekspor, impor, dan investasi melemah. Kondisi itu berimbas terhadap setoran pajak yang ikut melemah.
Menurut Ari, potensi peningkatan pendapatan negara masih ada, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah perlu memperbaiki basis data PPN untuk membidik potensi penerimaan pajaknya. Selain itu, kebijakan restitusi PPN pada semester II-2019 mesti diperlambat sehingga kondisi penerimaan segera pulih.