Bambang Soesatyo Pasrah Munas Seusai Pelantikan Presiden

Oleh

Sharon Patricia dan Dhanang David Aritonang

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar yang telah mendeklarasikan diri menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kembali menegaskan dirinya tidak mempersoalkan Musyawarah Nasional Golkar baru digelar seusai pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Oktober 2019.

Ini disebutnya sebagai pembuktian bahwa dia maju menjadi calon ketua umum Golkar bukan untuk menempatkan orang-orang tertentu menjadi menteri.

"Tujuan saya menjadi ketua umum bukanlah demi kekuasaan. Tetapi menjalankan amanah dari pengurus daerah untuk memastikan masa depan Partai Golkar tidak lagi terpuruk," katanya saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, di Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Tantangan Golkar di masa mendatang akan sangat besar. Tidak hanya melakukan konsolidasi internal mengembalikan kekuatan partai, melainkan juga membantu pemerintah menghadapi merebaknya ideologi transnasional yang bertujuan menggusur Pancasila," tambahnya.

Bambang Soesatyo pertama kali menyampaikan dirinya tak mempersoalkan musyawarah nasional (munas) Golkar digelar seusai pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih usai bertemu Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Sementara sebelumnya, tidak sedikit pengurus daerah Golkar yang mendesak agar munas dengan agenda pemilihan ketua umum Golkar digelar segera atau tidak perlu menunggu Desember 2019 seperti dijadwalkan oleh DPP Golkar yang dipimpin Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Mereka yang menuntut munas segera digelar ini turut mendukung Bambang untuk menjadi ketua umum Golkar berikutnya.

Terkait tuntutan dari banyak pengurus daerah tersebut, Bambang menekankan yang mereka suarakan adalah agar ada perubahan segera di pucuk kepemimpinan Golkar. Untuk menangkap kegelisahan para pengurus daerah tersebut, seharusnya DPP Golkar segera menggelar rapat pleno DPP Golkar.

"Partai-partai lain juga sudah menggelar rapat pleno untuk evaluasi, kenapa kita sampai sekarang belum menggelarnya? Ada kekhawatiran apa?" tanyanya.

Dengan tidak digelar rapat pleno evaluasi itu, tidak ada wadah bagi kader Golkar untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Maka menurutnya, jangan salahkan jika kader mengangkat persoalan internal ke ruang publik dan menjadi diskursus publik.

Salah satunya, keluhan banyak pengurus daerah bahwa dana saksi yang dijanjikan saat Pemilu 2019, tidak semuanya mereka terima atau bahkan ada yang mengaku tidak menerimanya sama sekali. Isu dana saksi ini mencuat ke publik beberapa hari belakangan.

"Pleno itu mutlak dilakukan untuk evaluasi lalu menentukan jadwal rapimnas (rapat pimpinan nasional) Golkar. Kemudian di rapimnas itulah, kapan munas digelar diputuskan," kata Bambang.

"Kalau rapimnas memutuskan munas sebelum Oktober 2019, ya itu keputusan tertinggi di bawah munas yang harus ditaati semua pihak. Jadi, bukan saya atau Airlangga Hartarto yang memutuskan kapan munas digelar," tambahnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto seusai pertemuan dengan ketua-ketua umum partai politik pendukung Joko Widodo, Senin malam, menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana munas Golkar.

Dia memilih menjawab pertanyaan seputar pemilihan pimpinan MPR selanjutnya.

Editor:

Antonius Ponco Anggoro

partai golkar Bambang Soesatyo Ketua Umum Golkar munas golkar