Jalan panjang koalisi partai eks pendukung Prabowo dengan pemerintah Jokowi-Ma\'ruf masih berliku. Selain kesamaan visi misi, juga keterikatan agenda strategis.
JAKARTA, KOMPAS - Desain ulang struktur kabinet pemerintahan periode 2019-2024 terlebih dahulu akan dimatangkan sebelum Presiden Joko Widodo membahas pembagian jabatan kementerian di pemerintahan baru. Kursi menteri tak hanya diincar partai-partai politik pendukung Jokowi, tetapi juga eks pendukung Prabowo Subianto.
Pada Kongres PDI-Perjuangan awal Agustus mendatang, pembahasan struktur kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin jadi salah satu agenda utama.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini, belum ada pembahasan terkait jatah menteri di koalisi. Hal itu karena prioritas utama selesaikan struktur kementerian sebelum membicarakan jatah menteri asal partai. Pembahasan jatah menteri dan penempatan orang per orang baru dibahas Jokowi dengan ketua umum partai-partai pendukung pasca kongres PDI-P serta Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 16 Agustus mendatang.
“Tahap pertama, kita dialogkan struktur kabinet baru. Bicara tata pemerintahan yang baik, itu tak terlepas struktur, sistem, dan agenda strategis, baru kita bicara orang per orang. Terkait waktunya, kami lihat setelah 17 Agustus momentum tepat membangun dialog lebih intens,” katanya.
Hasto mengatakan, desain baru struktur kabinet kemungkinan akan melebur sejumlah pos kementerian. Beberapa kementerian yang rencananya dilebur, seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Terkait jatah menteri partai-partai pendukung maupun non-pendukung, setiap partai yang ingin berkoalisi diharapkan terikat agenda strategis pemerintahan ke depan serta harus menyamakan visi-misinya. “Kerja sama tak usah bicara syarat, karena itu sifatnya jadi subyektif untuk kepentingan partai. Kerja sama harus berkaitan komitmen penataan pembangunan dan kepentingan nasional,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan tawarkan konsep program sebagai syarat pertimbangan bergabung. Gerindra, misalnya, kemandirian pangan dan ketahanan energi. Sedangkan Demokrat ajukan 14 program strategis, yang mencakup penciptaan lapangan kerja lebih luas, subsidi listrik ke warga kurang mampu, menyetop impor pangan saat musim panen, melonggarkan pajak dunia usaha.
Disusun
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini, detail konsep program terkait kemandirian pangan dan ketahanan energi tengah dikaji dan disusun di Dewan Pakar Partai sebelum diajukan ke Dewan Pembina Gerindra. Setelah itu, konsep baru ke Jokowi.
Untuk itu, diadakan pertemuan lanjutan Jokowi dan Prabowo. Salah satunya, mengkaji bentuk kerja sama kedua rival politik itu. Dasco tak menampik konsep Gerindra terkait pos-pos kementerian tertentu yang menangani kedaulatan pangan dan energi, seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Perdagangan.
Gerindra siapkan variasi konsep program dengan skala minimal, menengah, dan maksimal. Tak hanya kedaulatan pangan dan energi, juga beberapa konsep lain.
“Tergantung konsep mana yang diterima pemerintah. Itu berpengaruh pula terhadap bidang-bidang yang diterapkan dengan jumlah orang yang akan menjalankan konsep itu,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sodiq Mujahid mengatakan, dari konsep visi-misi, platform Prabowo dengan Jokowi sebenarnya berbeda pada sejumlah isu spesifik. Salah satunya, kebijakan prioritas Jokowi untuk membuka pintu lebih luas bagi investor. “Kami ingin betul-betul menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Pak Prabowo tak anti asing, tetapi jangan juga biarkan asing menguasai,” kata Sodiq.
Perbedaan pandangan terkait beberapa isu strategis itu, menurut dia, cukup untuk membuat Gerindra mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah lima tahun ke depan.