Program Sustain Dorong Perbaikan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (tengah) bersama Pelaksana tugas Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa Charles- Michael Geurts dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet (kiri ke kanan) menghadiri acara penutupan proyek Uni Eropa dan UNDP Indonesia / EU-UNDP SUSTAIN (Suppport for Reform of the Justice Sector in Indonesia) di Jakarta, Selasa (16/7/2019). Proyek berjangka lima tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS - Selama lima tahun berjalan, kerja sama antara Mahkamah Agung dengan United Nation Development Program (UNDP) dalam program Sustain dinilai telah mampu memberikan dorongan perbaikan dalam sistem peradilan di Tanah Air. Namun, sejumlah hal perlu untuk dievaluasi dari berjalannya kerja sama itu, antara lain dari sisi ukuran efektivitas program dan sosialisasi atau cara berkomunikasi dengan publik.

Evaluator eksternal program Sustain dari Radford University Tay Keong Tan, mengatakan, program Sustain membantu perbaikan wajah peradilan di Indonesia agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Sejumlah program, seperti Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), misalnya, telah banyak memudahkan para pencari keadilan untuk mengakses peradilan bersih di Tanah Air.

“Masih banyak hal harus ditingkatkan dan dipetik pelajaran dari proyek Sustain, tetapi untuk dorongan perbaikan bagi reformasi peradilan di Indonesia, proyek ini telah berada pada jalur yang benar,” kata  Tay Keong,  Selasa (23/7/2019), di Jakarta, di sela-sela diskusi terbatas tentang integritas peradilan dan pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di tubuh peradilan pun bukan merupakan hal yang mudah, karena negara dengan skala sebesar Indonesia memiliki persoalan yang kompleks dan mesti dilihat dengan kacamata yang holistik. Negara tetangga, seperti Singapura, juga memerlukan waktu lama dan bertahun-tahun untuk memberantas korupsi.

Hal serupa juga diperlukan Indonesia. Untuk mempercepat pemberantasna korupsi, termasuk di tubuh peradilan, kemauan dan komitmen dari pimpinan negara dan pembuat kebijakan akan sangat menentukan.

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chaeruddin Bangun (dua dari kiri) sedang memberikan pemaparan dalam acara workshop bertema “Sinergisitas Komisi Yudisial Dengan Media Massa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan” di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019). Pemateri lainnya, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Abie Besman (kiri)Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Farid Wajdi (tiga dari kiri).