Pemerintah Diminta Bentuk Lembaga yang Mengatur Pendidikan Vokasi

KOMPAS/PRIYOMBODO

Siswa mengikuti praktik kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 7, Kabupaten Tangerang, Banten, yang telah menjalin kerja sama dengan PT Astra Honda Motor, beberapa waktu lalu. Pendidikan vokasi ini diharapkan dapat melahirkan alumni yang terampil, berkarakter, dan mumpuni untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di dunia industri.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai perlu membentuk suatu lembaga yang mengatur tentang sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Lembaga tersebut dimaksudkan agar sistem pendidikan vokasi yang selama ini dilaksanakan di tingkat daerah bisa berjalan secara seragam.

Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional Anton J Supit mengatakan, lembaga vokasi diperlukan untuk melakukan riset serta mengevaluasi dan membuat kebijakan dalam skala nasional. Padahal, perlu ada penyeragaman sistem pendidikan vokasi melalui sistem ganda di semua daerah.

”Saat ini setiap institusi pendidikan vokasi menafsirkan sistem vokasi secara berbeda-beda. Padahal, yang dianut harus sistem ganda, yakni 70 praktik dan 30 persen teori,” katanya dalam Indonesian Development Forum 2019 dengan tema ”Reforming the Vocational Education and Training System for Future Job” di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Anton mencontohkan, saat ini Jerman memiliki sebuah lembaga vokasi bernama The Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB). Anggotanya tidak kurang dari 730 orang. Mereka yang menyusun sistem pendidikan vokasi, sementara pelaksananya adalah kamar dagang di daerah.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Anton J Supit

Setiap bulan, Jerman rata-rata mengeluarkan 34 miliar euro atau Rp 531 triliun untuk membayar uang saku peserta didik vokasi. Sebanyak 25 miliar euro (Rp 390 triliun) ditanggung sektor swasta. ”Para pengusaha di Indonesia juga harus menyadari manfaat dari sistem vokasi tersebut agar bisa berkontribusi,” katanya.

Para pengusaha di Indonesia juga harus menyadari manfaat dari sistem vokasi tersebut agar bisa berkontribusi.

Menurut Anton, di Jerman setidaknya hanya terdapat 328 profesi. Namun, setiap profesi memiliki beragam kompetensi. Seorang flight engineer, misalnya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah teknik mengelas. Jadi, jika pekerja kehilangan pekerjaan, ia tak perlu khawatir karena punya banyak kompetensi.

”Ekonomi Jerman menjadi kuat karena salah satunya didukung dengan pilar vokasi yang seperti itu,” katanya.

Inisiatif pembentukan lembaga di Jerman dilakukan sektor swasta dan berjalan selama bertahun-tahun. Hasilnya pada 1970 pemerintahnya membuat undang-undang mengenai vokasi. Berbeda dengan Malaysia yang diinisiasi Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

”Malaysia yang mengadopsi sistem Jerman sudah tertata baik. Itu pun membutuhkan waktu delapan tahun,” katanya.

Saat ini, Kota Karawang menjadi salah satu daerah yang sudah membuat Komite Vokasi Daerah. Mereka terdiri dari sektor swasta dan unsur pemerintah daerah, seperti dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, dan dinas perindustrian.

”Inilah yang kita harapkan untuk menjadi percontohan pelaksana vokasi di daerah. Tapi kalau lembaga nasional tidak ada satu kebijakan, tiap daerah tidak akan seragam,” katanya.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Ilham Akbar Habibie

Menjadi ”co-creator”

Ketua Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Ilham Akbar Habibie mengatakan, jenis pekerjaan baru pada masa mendatang masih belum bisa dirumuskan. Meski demikian, para siswa di sekolah vokasi tetap bisa disiapkan menjadi co-creator.

Hal utama yang harus disiapkan di era industri 4.0 saat ini adalah instruktur atau guru. Sebab, saat ini belum banyak guru yang berkualifikasi industri 4.0. ”Belum ada yang berpengalaman dalam industri 4.0 karena standarnya juga belum ditentukan. Pengajar dari sektor industri juga masih minim,” ujarnya.

Bada juga : Membangun Fondasi Kokoh Pendidikan Vokasi

Ilham menambahkan, softskill tetap dibutuhkan pada industri 4.0 agar peserta didik vokasi memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, kursus singkat juga dibutuhkan demi mendapatkan sertifikat kompetensi selain kemampuan teknis.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Mary Faraone

Chief Executive Holmesglen Institute turut memberikan gambaran mengenai sistem pendidikan vokasi di Australia. Menurut dia, investasi pada pendidikan vokasi berdampak signifikan bukan hanya kepada individu, melainkan juga perekonomian nasional Australia. Para pelaku industri juga terus memberikan masukan pada kurikulum pendidikan vokasi.

”Kami hanya menerapkan satu kerangka kerja nasional yang diterapkan di seluruh sekolah sehingga berjalan konsisten,” ungkapnya.