Pro dan Kontra Rencana Penataan PKL Malioboro

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menata tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro. Namun, rencana penataan itu masih menyisakan pro dan kontra di kalangan komunitas PKL Malioboro.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Pedagang kaki lima memajang dagangannya di trotoar sebelah barat kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (12/6/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menata tempat berjualan pedagang kaki lima di kawasan wisata Malioboro. Namun, rencana penataan itu masih menyisakan pro dan kontra di kalangan komunitas PKL Malioboro.

”Penataan ini untuk kerapian Malioboro dan memberi ruang yang lebih luas untuk pengunjung,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat meninjau kawasan wisata Malioboro, Selasa (23/7/2019).

Selama ini, kawasan wisata Malioboro dikenal sebagai tempat berdagang ribuan pedagang kaki lima (PKL). Mereka menempati trotoar sisi barat dan timur Malioboro. Sebagian PKL berjualan makanan dan minuman, tetapi banyak pula yang berjualan kaus, suvenir, dan aneka jenis oleh-oleh.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mencoba alat kebersihan baru di trotoar kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Selasa (23/7/2019).

Berdasarkan rencana Pemerintah Kota Yogyakarta, penataan itu akan dilakukan kepada PKL yang berjualan di trotoar sisi barat kawasan Malioboro, baik di Jalan Malioboro maupun Jalan Ahmad Yani atau Jalan Margomulyo. Selama ini, trotoar sisi barat Malioboro dihuni dua kelompok PKL yang berjualan berhadapan.

PKL yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) menghadap timur. Posisi mereka menempel dengan bangunan pertokoan. Sementara PKL Koperasi Tri Dharma Yogyakarta yang berdagang di sisi luar koridor pertokoan menghadap barat.

Menurut rencana Pemkot Yogyakarta, PKL yang tergabung dalam Pemalni akan dipindahkan ke belakang PKL anggota Koperasi Tri Dharma. PKL anggota Pemalni akan berjualan menghadap timur atau arah jalan raya. Dengan penataan ini, PKL di sisi barat Malioboro akan berjualan dengan saling membelakangi.

Baca juga : Antara Malioboro dan Kota Tua

Haryadi menambahkan, penataan PKL di sisi barat Malioboro itu akan dilakukan pada tahun ini. Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta akan menyosialisasikan program ini lebih gencar agar seluruh komunitas PKL di Malioboro bisa menerimanya.

”Saya juga prihatin. Kok, masih ada komunitas yang belum sepakat dengan rencana penataan. Ini berarti sosialisasi kami belum sampai kepada mereka secara jelas. Harapan saya, segera ada titik temu,” tutur Haryadi.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Warga bermain sepeda di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, yang bebas dari kendaraan bermotor, Selasa (23/7/2019). Pada hari itu, dilakukan uji coba penerapan aturan bebas kendaraan bermotor di Malioboro. Uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan semi-pedestrian.

Respons PKL

Ketua Pemalni Slamet Santoso mendukung penataan itu. PKL anggota Pemalni siap dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. ”Saya sudah koordinasi dengan teman-teman anggota Pemalni agar bisa menerima rencana pemerintah itu,” ujarnya.

Slamet menuturkan, penataan di Malioboro penting untuk meningkatkan kenyamanan kawasan wisata tersebut. Dia berharap, semua pihak mendukung rencana itu. ”Prinsipnya, untuk Malioboro, mari kita tata bareng-bareng. Kalau tidak ada perubahan dan seperti ini saja, Malioboro bisa ditinggal wisatawan,” lanjutnya.

Prinsipnya, untuk Malioboro, mari kita tata bareng-bareng. Kalau tidak ada perubahan dan seperti ini saja, Malioboro bisa ditinggal wisatawan.

Menurut Slamet, saat ini, ada 450 PKL yang berjualan dengan menempel di bangunan toko di trotoar sisi barat Malioboro. Dari jumlah tersebut, 444 PKL merupakan anggota Pemalni dan 6 PKL belum bergabung menjadi anggota paguyuban tersebut. Luas lahan PKL anggota Pemalni bervariasi, tetapi yang paling luas berukuran sekitar 125 sentimeter x 90 sentimeter.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Warga bermain sepatu roda dan bersepeda di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, yang bebas dari kendaraan bermotor, Selasa (23/7/2019). Pada hari itu, dilakukan Uji coba penerapan aturan bebas kendaraan bermotor di Malioboro.

Akan tetapi, PKL Koperasi Tri Dharma Yogyakarta masih menolak rencana penataan. Ketua Koperasi Tri Dharma Yogyakarta Mudjiyo khawatir hal itu akan mengurangi luas lahan tempat berjualan.

Saat ini, Koperasi Tri Dharma Yogyakarta memiliki 920 anggota. Mereka berjualan suvenir dan kaus di sisi barat Malioboro. Setiap anggota berjualan di lahan berukuran 1,5 meter x 1,5 meter.

Mudjiyo menuturkan, penataan tersebut juga dikhawatirkan akan membuat PKL kesulitan menata barang dagangannya. ”Untuk menata dagangan, nanti kami akan kesulitan. Kalau ada orang yang beli, nanti melayaninya juga sulit,” ucapnya.

Mudjiyo menyatakan, anggota Koperasi Tri Dharma Yogyakarta juga khawatir akan muncul banyak PKL baru. Jika hal itu terjadi, tentu persaingan usaha di antara PKL di Malioboro akan makin ketat.

Baca juga : Uji Coba Kedua Bebas Kendaraan Malioboro Jadi Panggung Seni Terpanjang

Haryadi memaparkan, setelah penataan dilakukan, tempat berjualan PKL yang terdampak kemungkinan memang akan berkurang. Namun, dia menuturkan, setelah penataan dilakukan, jumlah pengunjung yang datang ke Malioboro diyakini bertambah. Oleh karena itu, penghasilan PKL pun berpotensi meningkat.

”Penataan itu agar Malioboro punya ruang yang cukup untuk pengunjung. Malioboro yang tertata rapi, pengunjungnya semakin banyak,” lanjutnya.

Haryadi juga menyebutkan, penataan yang dilakukan itu tidak akan menggusur PKL yang berjualan di kawasan Malioboro. Selain itu, dia menjamin, tidak akan ada penambahan PKL baru selama berlangsungnya proses penataan.

”Penataan ini tidak untuk menambah jumlah PKL,” ujarnya.