logo Kompas.id
UtamaSetara Institute Temukan...
Iklan

Setara Institute Temukan Produk Hukum Berpotensi Diskriminatif di Jabar

Penelitian Setara Institute menemukan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat berpotensi diskriminatif. Mayoritas aturan-aturan itu dibentuk pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya. Ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah saat ini untuk mengevaluasinya.

Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
· 2 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/FhFLdvmBsLVpE4rKl4TqiQz85Qg=/1024x768/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F20180627sem_persiapan-pilkada_2.jpg
KOMPAS/SAMUEL OKTORA

Suasana di Gang Ruhana, Kampung Toleransi, Jalan Lengkong Kecil, RW 002, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sudah dalam keadaan bersih, Senin (25/6/2018).

BANDUNG, KOMPAS — Penelitian Setara Institute menemukan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat berpotensi diskriminatif. Mayoritas aturan-aturan itu dibentuk pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya. Ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah saat ini untuk mengevaluasinya.

Produk hukum itu berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seperti peraturan gubernur, peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peraturan bupati/wali kota, surat keputusan bupati/wali kota, serta surat edaran. Adapun  kelompok yang rentan menjadi korban atas aturan itu antara lain perempuan, kelompok marjinal, aliran kepercayaan, serta jemaah Ahmadiyah dan Syiah.

Editor:
Cornelius Helmy Herlambang
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000