Kesemrawutan Area Stasiun Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengemudi ojek daring menunggu penumpang di sekitar Stasiun Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, saat jam masuk kerja, Rabu (24/7/2019). Terjadi antrean panjang menjelang stasiun walaupun sudah ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan pengemudi ojek daring yang hendak menunggu penumpang.

JAKARTA, KOMPAS — Kesemrawutan yang terjadi di sejumlah stasiun dinilai menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas perhubungan. Instansi itu mempunyai kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan merekayasa lalu lintas untuk menciptakan keteraturan berlalu lintas.

Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan, kewenangan itu dapat diperkuat melalui penerbitan aturan hukum baru. Model aturan atau payung hukum yang paling cepat untuk mengatasi masalah ini adalah peraturan gubernur.

”Jadi paling cepat peraturan gubernur. Kalau melalui peraturan daerah terlalu lama karena harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta,” kata Deddy, Rabu (24/7/2019), di Jakarta

Menurut Deddy, secara umum, Indonesia dinilai terlambat merespons kemajuan teknologi, terutama manajemen transportasi untuk mengantisipasi kehadiran transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan. Contohnya, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur khusus tentang keberadaan transportasi berbasis aplikasi daring itu.

Baca juga : Pemprov DKI Janjikan Penataan Kawasan Stasiun

Peneliti transportasi dari Institut Transportasi, Deddy Herlambang, saat ditemui di kantornya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.”Kita selalu tertinggal dengan teknologi, terutama regulasi. Jadi sampai saat ini, aturan kita memang selalu mengikuti dari belakang,” kata Deddy.

Antarmoda belum seimbang

Deddy menambahkan, solusi jangka panjang yang bisa diambil untuk mengurai kesemrawutan di sekitar stasiun adalah memperkuat integrasi antarmoda transportasi massal. Namun, integrasi antarmoda di Jakarta dinilai masih belum berimbang.

”Salah satu contoh, pengguna KRL itu, setiap turun puluhan ribu, tetapi yang menggunakan bus rransjakarta masih bisa dihitung dengan jari,” ucapnya.

Pergantian antarmoda di Jakarta juga dinilai masih menyisakan banyak masalah karena masih ada halte transjakarta yang jaraknya jauh dari stasiun. Idealnya, halte bus transjakarta dibangun berdampingan atau berada di dalam stasiun kereta.

Baca juga : Perusahaan Aplikasi Upayakan Titik Jemput

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bus transjakarta jurusan Blok M-Kota melintas di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Senin (26/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji integrasi antarmoda.

Baca juga : Kemacetan di Sekitar Stasiun dan Ketidakberdayaan Kita

Masalah lain, kata Deddy, adalah integrasi tiket elektronik. Seharusnya satu tiket bisa digunakan untuk mengakses berbagai jenis moda transportasi publik, mulai dari kereta rel listrik, MRT, hingga bus transjakarta, dengan harga atau tarif yang sama.

”Selanjutnya itu integrasi jadwal. Jadi, saat kereta datang, di situ sudah ada bus pengumpan yang menunggu. Jadi, tidak hanya integrasi fisik, jadwal, dan aplikasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua rencana, baik jangka pendek maupun panjang, untuk mengatasi kesemrawutan di stasiun. Dalam jangka pendek, pengaturan lalu lintas dan penindakan akan dilakukan lebih tegas terhadap ojek daring dan angkutan kota yang mengokupasi ruang jalan.

Adapun dalam jangka panjang, Dishub DKI akan menggandeng aplikator dan PT KAI agar menyiapkan lahan sementara sebagai lahan parkir ojek daring. Lahan itu penting agar angkutan itu tidak asal ngetem di bahu jalan.

”Kami juga akan mendorong pihak aplikator agar melakukan sosialisasi. Percuma dia mendekat ke stasiun kalau dia tidak mendapatkan order, malah menyebabkan macet,” ujarnya.