Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik masih ada pemahaman yang keliru dari sebagian masyarakat terhadap anak dengan HIV/AIDS atau ADHA. Pemerintah berkomitmen mengatasi diskriminasi di masyarakat.
JAKARTA, KOMPAS Masih adanya diskriminasi terhadap ADHA menunjukkan belum meratanya pemahaman masyarakat. Semestinya, sosialisasi lebih banyak dilakukan untuk memastikan ADHA mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan tak ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap ADHA. ”Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak kita diskriminasi. Mereka tetap mempunyai hak-hak sosial yang diberikan pemerintah, apalagi anak-anak,” tutur Kalla, Selasa (23/7/2019), di Kantor Wapres, Jakarta.
Hak-hak sosial yang dimaksud, antara lain, berkaitan dengan penyediaan obat antiretroviral (ARV), layanan kesehatan bagi ADHA, dan mendapatkan akses pendidikan yang sama. Kendati demikian, diakui Kalla, masih ada perilaku masyarakat yang perlu diperbaiki. Contoh kasus, ADHA yang ditolak di sekolah oleh orangtua siswa lain, seperti yang diangkat dalam berita utama
Kompas pada Senin dan Selasa, menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS. ”Itu perilaku masyarakat yang perlu diperbaiki. Tidak menular, dalam arti kata bersentuhan, tidak apa-apa. Kecuali kalau ada hubungan seks. Tapi kalau berteman tidak kena,” tutur Kalla.
Untuk itu, Kalla mencontohkan, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat periode 2001-2004, dirinya sering ke Papua dan menjelaskan bahwa interaksi dengan ODHA ataupun ADHA tidak berbahaya. Sejauh ini, dari 76 juta anak di Indonesia, tercatat 2.881 anak adalah ADHA. Mereka tak hanya memerlukan obat, tetapi juga pendampingan.
Secara umum, Kalla berharap, semua anak Indonesia mendapat pendidikan baik dan kesempatan sama di masyarakat. Tak hanya itu, semua anak juga berhak mendapatkan penghidupan yang baik. Karena itu, perilaku dan pendidikan orangtua menjadi penting.
Hari Anak Nasional
Dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 yang dipusatkan di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise juga mengingatkan semua pihak untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak serta memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diminta berperan aktif untuk mewujudkan daerah mereka menjadi kota layak anak.
Terkait ADHA, Yohana menegaskan, kewajiban negara untuk memenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi. ”Negara menjamin itu,” katanya. Pemerhati anak Seto Mulyadi juga mengingatkan pentingnya peran dan tanggung jawab semua elemen masyarakat untuk menjaga anak-anak di lingkungan mereka. Adapun untuk ADHA, ia berharap semua pihak peduli.
”Mereka adalah korban yang harus dapat perhatian. Orangtua jangan malu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan anak dengan HIV/AIDS jangan dikucilkan,” katanya.
Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa) Santi Kusumaningrum menuturkan, pemenuhan hak ADHA juga membutuhkan penguatan kapasitas keluarga ataupun pengasuh ADHA. Penguatan bisa dilakukan dengan peningkatan keterampilan dalam mengasuh serta bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikososial ADHA.
”Setelah KPAN (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) dibubarkan, koordinasi antara kementerian dan lembaga harus dipastikan tetap berjalan,” katanya.
Asa ADHA
Secara terpisah, sejumlah ADHA di Solo, Jawa Tengah, mengungkapkan harapannya untuk bisa terus bersekolah dan mewujudkan cita-citanya. ”Saya punya cita-cita jadi guru,” ujar G (11), salah satu anak perempuan dengan HIV/AIDS yang tinggal di rumah singgah ADHA yang dikelola Yayasan Lentera di Solo. Siswa kelas V di salah satu SD negeri itu bertekad selalu rajin belajar dan bersekolah setinggi mungkin.
Sementara A (13), ADHA lain yang baru duduk di bangku SMP, ingin menjadi dokter anak. ”Biar bisa mengobati anak yang sakit,” kata A yang menyukai pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat mengunjungi Rumah Singgah Lentera, mengatakan, pihaknya siap membantu memenuhi kebutuhan ADHA, baik dalam mengakses kesehatan maupun pendidikan. ”Kalau nanti di antara mereka menginginkan sesuatu yang butuh perhatian, kami siap membantu,” katanya. (INA/REN/TAN/RWN)
