Parpol di Luar Koalisi Jokowi-Amin Tidak Persoalkan Pertemuan Megawati-Prabowo

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Keakraban diperlihatkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS -- Elite partai-partai politik di luar koalisi pemerintah mulai merespons sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi.  Mereka tidak mempersoalkan jika Gerindra bakal bergabung dengan koalisi pemerintah.

Respons tersebut muncul setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019).

Usai pertemuan, Prabowo dan Megawati menyampaikan pernyataan pers bersama. Keduanya memberikan sinyalemen tentang adanya usaha menjajaki peluang bekerja sama meskipun berbeda sikap politik saat Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS akan tetap menjadi oposan, meski muncul sinyal bahwa Partai Gerindra akan bergabung ke kubu koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.

"Sampai hari ini kami masih memegang keputusan Majelis Syuro yaitu untuk berada di luar pemerintahan. Kami tidak akan sendirian, karena kami masih memiliki pendukung yang menginginkan kami berada di luar pemerintah," ucap Hidayat di Senayan, Rabu.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Hidayat Nur Wahid

Hidayat mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebagai bentuk silaturahmi antara dua tokoh untuk merajut persatuan bangsa. Namun, ia mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus untuk mengakomodasi parpol yang telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Sudah banyak parpol yang mengajukan nama untuk mendapat posisi menteri, sebaiknya Jokowi fokus saja dengan permintaan teman-teman yang sudah masuk koalisi," katanya.

Hidayat tidak mempermasalahkan jika nantinya partai-partai di luar KIK ikut merapat dalam barisan Jokowi-Ma\'ruf. Menurut ia, hal tersebut merupakan hak dari masing-masing partai untuk menentukan langkah politik selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati merupakan contoh yang baik untuk menjaga kerukunan. Menurut ia, PAN juga sudah melakukan silaturahmi ke beberapa elit parpol yang ada dalam KIK.

"Saya kan juga sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, kemudian bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pada Selasa (23/07/2019), saya juga hadir dalam perayaan ulang tahun PKB," ujarnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Bogor,

Zulkifli mengatakan, PAN juga masih memantau dinamika politik yang sedang berkembang, seperti munculnya sinyal bergabungnya Gerindra dengan pemerintah. Terkait sikap PAN nantinya, ia perlu membicarakan dengan anggota internal partai apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak ingin menanggapi adanya sinyal Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah. Menurut ia, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo hanya sebatas silaturahmi antartokoh.

"Pertemuan tersebut dapat memunculkan kesimpulan di masyarakat kalau kedua tokoh ini sudah melakukan rekonsiliasi," ucapnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

Syarief mengaku tidak khawatir jika peluang Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintah menjadi lebih kecil karena kehadiran Gerindra. Demokrat juga masih mempertimbangkan opsi bergabung dengan koalisi pemerintah.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, melalui pertemuan hari ini, baik Prabowo Subianto maupun Megawati Soekarno Putri cenderung ingin menunjukkan bahwa segala urusan yang terkait dengan kontestasi Pemilu 2019 sudah usai. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menghambat proses bernegara.

Selain itu, pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan simbol dari pembagian kekuasaan atau power sharing yang akan dilakukan. Meski demikian, keduanya masih memetakan pembagian kekuasaan dan penempatan kedudukan yang bisa diterima baik oleh koalisi pendukung Presiden Joko Widodo maupun Prabowo.

“Perbincangan mengenai power sharing bukan hal yang mudah karena harus melibatkan seluruh partai politik pendukung Jokowi dan Prabowo,” kata dia.

Aditya memprediksi, akan ada komunikasi lanjutan antar-sekretaris jenderal atau pihak lain yang bisa menghubungkan kedua pihak. Pembahasannya pun bukan lagi perihal posisi di pemerintahan melainkan juga proyek negara.(/KURNIA YUNITA RAHAYU/AGNES THEODORA)