Koalisi Semakin Dinamis

Dinamika politik di antara partai politik anggota koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin terlihat dinamis. Kondisi ini ditengarai tidak terlepas dari tarik-menarik distribusi kekuasaan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin semakin dinamis dengan munculnya rangkaian pertemuan para elite dalam tiga hari terakhir. Aksi dan reaksi yang ditunjukkan lewat pertemuan lintas kekuatan politik itu ditengarai tidak terpisah dari konteks distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Jokowi-Amin.

Kemarin, Rabu (24/7/2019), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua tokoh yang berbeda posisi politik pada Pemilu 2019 itu bertemu sambil makan bersama selama sekitar 1,5 jam.

Pada saat bersamaan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem.

Sebelumnya, pada 22 Juli, Surya Paloh juga menerima kunjungan dari ketua umum tiga partai pendukung Jokowi-Amin, yakni Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam pertemuan yang tak dihadiri perwakilan PDI-P itu ditegaskan bahwa mereka sepakat tak menambah jumlah parpol pendukung Jokowi-Amin.

Pertemuan Mega-Prabowo

Kemarin, Megawati menerima Prabowo di ruangan kecil yang terletak di samping ruang tamu rumahnya. Dalam kunjungan itu, Prabowo didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Gerindra sedang menyiapkan Muzani sebagai calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Saat tiba di rumah Megawati, Prabowo disambut kedua anak Megawati, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, politisi senior PDI-P Pramono Anung, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Sebelumnya, Budi Gunawan dan Pramono Anung juga hadir dalam pertemuan perdana Jokowi dan Prabowo, seusai Pemilu 2019, pada 13 Juli 2019, di Stasiun MRT Lebak Bulus dan Senayan.

Akhiri perbedaan

Seusai bertemu dengan Prabowo, Megawati mengatakan, tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem politik Indonesia dan memberi lampu hijau untuk bekerja sama dengan Prabowo dan Gerindra.

Megawati mengatakan, demi kepentingan yang lebih besar, dialog antar-elite harus terus dijalin meskipun berbeda sikap politik. Megawati juga mendorong Prabowo bertemu kembali dengan Jokowi. Megawati menyatakan bersedia menjembatani pertemuan keduanya. Namun, dia menegaskan keputusan akhir terkait koalisi ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

”Mas Bowo (Prabowo) ingin bertemu dengan Presiden. Kalau memang saya diminta untuk bisa menyampaikan, akan saya sampaikan, ayo sini tak antar. Tetapi, kalau Mas Bowo sebaiknya, menurut saya, ngomong sendiri saja ke Pak Jokowi, pasti akan diterima beliau dengan baik,” katanya.

Prabowo menyatakan siap mengakhiri perbedaan pendapat politik selama pemilu. Ia juga mengundang Megawati berkunjung ke kediamannya di Hambalang, Bogor. ”Saya kadang berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsipil. (Tetapi), perbedaan itu biasa, di ujungnya kita selalu ingin menyambung hubungan yang rukun, membantu mengatasi berbagai masalah kebangsaan,” kata Prabowo.

Koalisi gemuk

Terkait adanya pernyataan dari Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP bahwa parpol anggota koalisi pendukung Jokowi-Amin tidak perlu ditambah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, aspirasi yang berbeda dari rekan koalisi sifatnya wajar. Menurut dia, pertemuan Megawati dan Prabowo sudah direncanakan sejak lama dan tidak perlu disempitkan seolah hanya membahas koalisi dan kabinet.

”Ruang kerja sama itu bisa saja dibangun di parlemen dan MPR, pilkada, atau dalam berbagai isu, seperti menyepakati sistem politik kita ke depan,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai pertemuan Megawati dan Prabowo adalah bagian dari komunikasi politik. Menurut dia, komunikasi antarparpol harus tetap cair kendati dalam Pemilu 2019 ada di posisi yang berbeda.

KOMPAS

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019) siang, bertemu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di kediamannyan di Menteng, Jakarta. Seusai pertemuan Megawati mengatakan pembicaraan menyinggung kemungkinan kerjasama keduanya.

Partai Golkar bersama partai-partai koalisi, kata Airlangga, berharap semua parpol anggota koalisi Jokowi-Amin mendapat jatah dalam kepemimpinan di MPR. Pengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, menilai, berbagai aksi-reaksi antar-elite partai dalam beberapa hari terakhir tak lepas dari tarik-menarik distribusi kekuasaan menjelang terbentuknya pemerintahan 2019-2024.

Sebagai ketua umum partai pendukung utama Jokowi, ujar Airlangga, Megawati punya peran penting dalam menentukan distribusi kekuasaan itu. Reaksi dari empat partai pendukung Jokowi yang lain terpicu karena kemungkinan masuknya Gerindra dalam koalisi pemerintah yang bisa mengurangi jatah kekuasaan untuk mereka.

Menurut dia, fenomena ini menunjukkan, hampir semua kekuatan politik hendak bergabung ke dalam kekuasaan. Dalam konteks itu, Jokowi perlu berhati-hati karena koalisi yang terlalu gemuk akan berdampak buruk bagi pemerintahan dan demokrasi. Jokowi bisa saja tersandera kepentingan politik yang besar. (AGE/NIA/INA/DVD/BOW)