Teknologi Baru Industri Gula Semestinya Makin Transparan

Penerapan teknologi yang lebih maju di perkebunan tebu dan industri gula seharusnya menciptakan transparansi dalam perhitungan rendemen. Dengan demikian, petani lebih bergairah memacu produktivitas.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Pekerja di Pabrik Gula Bunga Mayang memasukkan bahan baku tebu ke dalam mesin penggilingan gula, Rabu (26/6/2019), di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Pabrik gula tersebut ditargetkan mampu memproduksi gula sebanyak 60.000 ton pada masa musim giling tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan teknologi yang lebih maju di perkebunan tebu dan industri gula seharusnya mampu menciptakan transparansi dalam perhitungan rendemen tebu. Dengan demikian, kalangan petani dapat lebih bergairah meningkatkan produktivitas sehingga produksi dan pendapatan petani tebu bisa meningkat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen dalam diskusi grup terfokus bertema ”Agroindustri 4.0, Aplikasinya pada Industri Gula dan Tanaman Perkebunan Lainnya untuk Meningkatkan Daya Saing” yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu antara lain Asisten Deputi Bidang Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian Darto Wahab, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Irmijati R Nurbakar, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim.

”Gairah petani tanam tebu jauh berkurang. Mengapa? Karena rendemen tak beranjak dari 7 persen,” kata Soemitro. Kalangan petani menginginkan transparansi dalam penentuan rendemen tebu. Oleh karena itu, penerapan teknologi di perkebunan dan industri tebu atau gula harus mampu menciptakan transparansi.

Gairah petani tanam tebu jauh berkurang karena rendemen tak beranjak dari 7 persen.

Menurut Soemitro, di salah satu perusahaan, petani pernah mendapatkan rendemen 12,76 persen karena perusahaan tersebut menerapkan teknologi dan transparansi. Dengan penghitungan yang transparan dan rendemen yang tinggi, petani akan bergairah meningkatkan produktivitas dan produksi di lahan yang ada. ”Kemajuan teknologi menuntut transparansi informasi dari semua pihak, termasuk jajaran pabrik gula,” katanya.

Irmijati mengungkapkan, penggunaan teknologi di perkebunan dan industri gula memang dapat meningkatkan produktivitas pada luas area tanaman tebu yang sama. Lahan tebu saat ini diperkirakan mencapai 414.000 hektar.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebuah truk menunggu muatan tebu untuk dibawa ke Pabrik Gula Sragi dari Desa Merbuh, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (28/6/2019). Produktivitas perkebunan tebu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pabrik gula yang sebagian telah direvitalisasi. Diperkirakan produksi gula nasional pada tahun 2019 mencapai 2,25 juta ton.

Jika dikelola secara konvensional, lanjutnya, produktivitas hanya sebesar 67 ton per hektar dengan rendemen sebesar 7,8 persen. Namun, dengan penggunaan teknologi yang lebih tinggi, produktivitas diperkirakan bisa mencapai 90 ton per hektar dengan rendemen sebesar 8,5 persen.

Dengan demikian, menurut dia, produksi gula bisa meningkat mencapai 37,33 juta ton melalui penerapan teknologi. Dengan cara konvensional, produksi hanya sekitar 2,1 juta ton.

Darto mengatakan, pabrik gula dan lahan perkebunan harus menjadi satu kesatuan. Kementerian Koordinator Perekonomian sudah menginisiasi pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur integrasi lahan perkebunan dan pabrik gula.

Baca juga: Industri Gula di Ujung Tanduk

Dengan demikian, produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan melalui pabrik gula yang terintegrasi. Jika produksi tidak ditingkatkan melalui integrasi perkebunan dan PG, dikhawatirkan Indonesia akan terus mengimpor gula mentah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman.

Darto menambahkan, transparansi dalam penghitungan rendemen, baik di PG swasta maupun BUMN, memang diperlukan. Kementerian Koordinator Perekonomian juga mendorong pembelian tebu dari petani secara putus, bukan bagi hasil.