Ketimpangan di Era Demokrasi

Pengantar Redaksi

Harian “Kompas” bersama Asia Institute, University of Melbourne, mengadakan diskusi panel bertema “Ketimpangan Indonesia” pada 8 Juli lalu di Redaksi Harian “Kompas”, Jakarta. Panelis dari Asia Institute adalah Prof Vedi R Hadiz, Prof John Murphy, Dr Rachael Diprose, dan Dr Ariane Utomo dengan pembahas Dr Inaya Rakhmani, pengajar di Universitas Indonesia, dan Athia Yumna, MSc, peneliti senior di SMERU. Laporan diskusi disajikan berikut ini dan di halaman 16 oleh Ninuk M Pambudy, Dewi Indriastuti, Antony Lee, dan M Zaid Wahyudi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir memberikan peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang. Namun, manfaat tersebut tidak tersebar merata.

Ketimpangan selalu relevan dibahas, terutama setelah krisis keuangan 1997-1998 yang membawa pergantian rezim. Datangnya era demokrasi menjadi harapan bagi perbaikan kondisi masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan politik lewat pemilihan langsung presiden hingga kepala daerah. Mekanisme ini diharapkan membawa pemerataan ketika rakyat dapat memilih langsung pemimpin yang mewakili kepentingan praktis dan strategis mereka.

Meski demikian, data memperlihatkan ketimpangan semakin lambat berkurang, padahal pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial. Data Susenas 2000-2018, seperti dikutip lembaga penelitian SMERU, memperlihatkan, 30 persen total kekayaan nasional dimiliki 10 persen penduduk terkaya, sementara 40 persen penduduk di lapisan terbawah hanya memiliki 16 persen total kekayaan.

Sejak tahun 2013, ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen dan jumlah orang miskin turun terus meski semakin melambat, pada 2018 menjadi kurang dari 10 persen dari hampir 12 persen dan koefisien gini bertahan di angka 0,39, turun dari 0,41 pada 2015.

Indonesia mengalami masalah ketimpangan sejak 1970-an. Angka koefisien gini pernah mencapai 0,39 pada 1978, lalu menjadi 0,32 pada 1980, naik lagi menjadi 0,36 pada 1996, dan turun tajam menjadi 0,31 pada 1999. Koefisien gini menjadi indikator ketimpangan kemakmuran dengan skor 0-1, makin tinggi angka menunjukkan makin timpang.

Setelah krisis ekonomi, koefisien gini kembali naik, mencapai 0,41 pada periode 2011- 2015. Tingginya harga komoditas di pasar dunia pada akhir 2000-an hingga awal 2010-an menyumbang pada ketimpangan karena akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam tidak sama.

Saat harga komoditas ekspor, seperti batubara dan minyak sawit, turun di pasar dunia, koefisien gini juga turun. Dengan kata lain, efektivitas program sosial, seperti yang diselenggarakan Badan Pengelola Jaminan Sosial dan bantuan langsung tunai, perlu dikaji ulang dalam menurunkan ketimpangan.

Ketidakpuasan sosial

Bantuan langsung tunai dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat miskin, menurut hasil penelitian Suryahadi dan kawan-kawan dari SMERU, dampaknya sangat terbatas pada pengurangan ketimpangan.

Apabila ketimpangan tidak diatasi dengan sungguh-sungguh dan konsisten akan menimbulkan ketidakpuasan sosial (social discontent). Indeks Negara Rentan 2019 yang dikeluarkan The Fund for Peace memperlihatkan, ketahanan Indonesia membaik dari tahun sebelumnya kecuali untuk tiga hal: potensi konflik di tingkat elite, tekanan jumlah penduduk, dan ketidakpuasan sosial.

Ketimpangan yang tidak dapat diatasi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemampuan pertumbuhan ekonomi menurunkan jumlah orang miskin. Skor koefisien gini di atas empat meningkatkan konflik sosial disertai kekerasan.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses dan pemanfaatan lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kesetaraan jender, Kabinet Kerja memiliki perempuan menteri terbanyak sepanjang sejarah Indonesia dan mereka berada pada posisi strategis.

Pemerintah menggelontorkan berbagai program untuk rakyat miskin melalui bantuan langsung tunai, pangan untuk orang miskin, jaminan kesehatan nasional, bantuan pendidikan, dan subsidi bunga untuk usaha UMKM.

Untuk sementara, ketimpangan kesejahteraan di Indonesia mendapat saluran melalui kesalehan beragama yang mengajarkan sikap sabar. Pada saat sama, muncul politik identitas. Mereka yang merasa sena- sib berkelompok dengan meng- gunakan identitas sama, saat ini yang menonjol adalah identitas agama, untuk memperjuangkan aspirasi bersama.

Mengatasi ketimpangan

Selama akar persoalan ketimpangan, yaitu tidak setaranya akses serta pemanfaatan sumber ekonomi, sosial, dan politik, tidak diselesaikan, ketimpangan akan terus terjadi, seperti dialami di negara-negara lain, bahkan negara kaya seperti Amerika Serikat.

Setidaknya ada empat hal yang dikenali Bank Dunia sebagai penyebab ketimpangan. Pertama, ketimpangan peluang yang terjadi pada keluarga miskin dalam mengakses bantuan pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, ketimpangan dalam kesempatan kerja dengan pekerja berketerampilan tinggi mendapat upah jauh lebih tinggi daripada pekerja yang tak memiliki keterampilan tersebut sehingga terjebak pada pekerjaan berupah rendah.

Ketiga, konsentrasi kekayaan pada sedikit orang yang mengakumulasi kekayaan melalui aset keuangan, sejumlah di antaranya melalui korupsi atau kegiatan ilegal, seperti narkoba dan pengerukan sumber daya ilegal. Keempat, guncangan ekonomi yang semakin sering terjadi membuat sebagian kelas menengah rentan jatuh kembali menjadi miskin.

Dalam program jaminan sosial oleh pemerintah (melalui BPJS) besarnya sektor informal jadi masalah, misalnya untuk mengembangkan program pensiun dan jaminan kesehatan. Dalam program jaminan pensiun, pemerintah membayar premi aparat sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri. Hal ini menimbulkan ketimpangan kesejahteraan bagi para lansia non-ASN dan TNI-Polri.

Untuk mengatasi ketimpangan jender, akses perempuan dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta teratasi dengan banyaknya jumlah perempuan menteri di kabinet dan di lembaga legislatif. Yang belum disentuh adalah meningkatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagai mekanisme mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak dalam penyusunan rencana dan pemanfaatan anggaran.

Pada tingkat individu, perkawinan dapat membantu mobilisasi sosial vertikal. Data yang tersedia menunjukkan pernikahan umumnya terjadi pada suku, agama, dan tingkat pendidikan sama, menyebabkan peluang mengatasi ketimpangan antarwilayah, desa-kota, dan antar-pekerjaan melalui pernikahan sulit terjadi.

Menyelesaikan ketimpangan kesejahteraan memerlukan keberanian melakukan perubahan struktural atas akses pada sumber daya ekonomi dan politik serta membuat kebijakan lebih inklusif agar perbaikan kesejahteraan yang sudah dirasakan secara nasional berkelanjutan dan mendorong lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonomi.