Keputusan Koalisi Ada di Tangan Joko Widodo

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden terpilih Joko Widodo saat tiba di tempat pertemuan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN), Jumat (26/7/2019), di Menteng, Jakarta. Hadir pada pertemuan tersebut wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin, pimpinan partai pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan tim TKN.

Keputusan penambahan parpol anggota koalisi pemerintah ada di tangan Jokowi. Komunikasi di antara elite politik belakangan ini diharapkan makin mempererat persatuan bangsa.

JAKARTA, KOMPAS —Partai politik anggota koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 sepakat menyerahkan keputusan terkait wacana penambahan anggota koalisi kepada Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024. Meski saat ini ada perbedaan pandangan di antara parpol anggota koalisi tentang perlu atau tidaknya menambah anggota koalisi, koalisi ditegaskan tetap solid.

Solidnya koalisi ini beberapa kali ditegaskan Jokowi saat menghadiri pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN), Jumat (26/7/2019), di Jakarta. ”Sudah saya sampaikan, koalisi baik-baik saja, solid-solid saja. Solid banget, lebih solid daripada sebelumnya,” kata Jokowi.

Pembubaran TKN ini juga dihadiri, antara lain, wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah TKN Jusuf Kalla, Ketua TKN Erick Thohir, dan Ketua Harian TKN Moeldoko. Hadir pula semua sekretaris jenderal parpol pendukung Jokowi-Amin.

Soliditas koalisi Jokowi- Amin sempat jadi perbincangan setelah pada Rabu lalu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di kantor partainya, menerima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Senin lalu, Surya Paloh juga menerima kunjungan tiga ketua umum parpol anggota koalisi Jokowi-Amin lainnya, yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seusai pertemuan, yang tidak dihadiri wakil dari PDI-P tersebut, dinyatakan bahwa parpol anggota koalisi Jokowi-Amin tak perlu ditambah.

Tidak perlu dipersoalkan

Menurut Jokowi, tidak ada yang perlu dipersoalkan terkait pertemuan tersebut. ”Ya, kan, sahabat baik; berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo bertemu Bu Mega, ya, biasa. Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies, ya, biasa,” tuturnya.

Jokowi menyatakan, kekuatan parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan di parlemen sebenarnya sudah cukup kuat. Jokowi juga menyatakan belum membicarakan kemungkinan penambahan parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan bersama Ma’ruf Amin atau pimpinan parpol anggota koalisinya. Terkait pembentukan kabinet 2019-2024, menurut Jokowi, juga belum dibahas, baik dengan parpol pendukung, tim kampanye, maupun sukarelawan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, lima parpol anggota koalisi Jokowi-Amin, yang memiliki kursi di DPR periode 2019-2024, yaitu PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP, sepakat menyerahkan keputusan terkait perlu tidaknya penambahan anggota koalisi kepada Jokowi. Menurut Lodewijk, meski kekuatan parpol pendukung pemerintah di DPR sudah cukup, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Faktor itu di antaranya menguji dan menjamin terlebih dahulu soliditas parpol anggota koalisi Jokowi-Amin, tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga sampai periode berikutnya.

Hasil simulasi Litbang Kompas dengan melihat perolehan suara Pemilu 2019, lima parpol pendukung Jokowi-Amin memiliki 349 kursi atau 60,7 persen dari total 575 kursi DPR. Sementara empat parpol yang pada pemilu lalu masuk koalisi Prabowo-Sandiaga diproyeksikan mendapat 226 kursi DPR. Empat parpol itu adalah Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Saat ini, Gerindra sedang menyusun konsep dalam bidang kemandirian pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Jokowi-Amin. Terkait hal itu, Lodewijk mengatakan, koalisi akan mengkaji masukan tersebut. Menurut dia, pada dasarnya tidak ada yang salah dari konsep yang diusulkan oleh Gerindra. ”Visi-misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada dasarnya sama, hanya cara mencapainya yang sedikit berbeda,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan, partainya tak akan menagih pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kekuatan koalisi pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup. Ia menuturkan, Jokowi memiliki hak untuk menentukan arah koalisi ke depannya. ”Semuanya hak prerogatif presiden dan itu akan kami jaga dan lindungi,” ujarnya. Namun, ia tetap berpandangan, penambahan koalisi belum diperlukan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang juga politikus PDI-P, Puan Maharani menuturkan, belum ada yang pasti terkait kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi Jokowi-Amin.

Namun, dia berharap silaturahmi antarelite politik yang terjadi belakangan ini, seperti lewat pertemuan Megawati dan Prabowo makin mempererat persatuan bangsa. ”Yang penting sama-sama, bersatu, membangun bangsa ini,” ujarnya.

(NTA/DVD/DIT/AGE)