Rumah Tangga Tidak Mampu di NTB Dapat Sambungan Listrik Gratis
Sedikitnya 1.950 rumah tangga tidak mampu di Nusa Tenggara Barat mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari PT PLN dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Oleh
KHAERUL ANWAR
·3 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Sedikitnya 1.950 rumah tangga tidak mampu di Nusa Tenggara Barat mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari PT PLN dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh sambungan listrik itu ditargetkan selesai akhir tahun 2019 sehingga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di provinsi yang meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa.
”Mereka yang mendapat sambungan gratis adalah rumah tangga yang tidak mampu,” ujar Rofia Fitri, Asisten Manajer Komunikasi PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sabtu (27/7/2019), di Mataram, Lombok. Jumlah 1.950 rumah tangga itu meliputi 1.000 keluarga yang merupakan program PLN Peduli dan 950 rumah tangga adalah hibah Pemprov NTB.
Sambungan aliran listrik ini diberikan kepada keluarga tidak mampu berdasarkan kriteria Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, seperti luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi dan berlantai tanah. Mereka tidak dikenai biaya sambungan instalasi meski dikenai tarif subsidi. Tiap rumah tangga mendapat sambungan daya 450 watt dengan tarif Rp 415 per kWh, atau di bawah tarif normal rumah tangga sebesar Rp 1.467 per kWh.
DOK PLN NTB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kamis (25/7/2019), meninjau kompleks pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dengan daya mampu 50 MW di Desa Labuhan Badas, Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa.
Pengerjaan sambungan instalasi segera dilakukan meski saat ini PLN NTB berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB untuk mengecek ulang jumlah rumah tangga yang diberikan sambungan gratis, kemudian menentukan awal pembangunan jaringan. ”Yang jelas, seluruh sambungan daya selesai dan nyala tahun 2019 ini,” kata Rofia.
Tersambungnya listrik bagi rumah keluarga tidak mampu itu dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di NTB. Sebelumnya, General Manager PLN UIW NTB Rudi Purnomoloka mengatakan, akhir tahun 2018 elektrifikasi di NTB mencapai 92 persen, atau naik 10 persen dari 82 persen tahun 2017. Sementara kuartal pertama tahun 2019, rasio elektrifikasi di NTB sebesar 95,8 persen. Catatan hingga Juni, rasio elektrifikasi di NTB sebesar 97,9 persen. PLN NTB menargetkan 100 persen elektrifikasi tahun 2020.
Mereka yang mendapat sambungan gratis adalah rumah tangga yang tidak mampu.
Sambungan listrik bagi keluarga tidak mampu itu diberikan bersamaan dengan acara peresmian infrastruktur kelistrikan untuk wilayah NTB dan NTT, Kamis (25/7/2019), oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, di kompleks pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dengan daya mampu 50 MW di Desa Labuhan Badas, Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa.
DOK PLN NTB
Kompleks PLTMG dengan daya mampu 50 MW di Desa Labuhan Badas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB, resmi beroperasi pada Kamis (25/7/2019).
Proyek kelistrikan di NTB yang diresmikan adalah PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, GI 150 kV Empang 20 MVA, GI 70kV/150kV Dompu Extension 60 MVA, GI 70 kV Bima Extension 30 MVA, dan GI 70 kV Bonto Extension, serta Tol Listrik Sumbawa, yaitu SUTT 70kV GI Taliwang-PLTU Sumbawa Barat, SUTT 150 kV PLTMG Sumbawa-GI Labuhan, SUTT 150 kV Labuhan-Empang, SUTT 150 kV Empang-Dompu. Sementara proyek kelistrikan di NTT yang diresmikan adalah PLTMG Maumere 40 MW, PLTS Maumere Ropa Ende 2 x 1 MWp, dan PLTMH Sita-Borong 2 x 500 kW.
Kehadiran proyek kelistrikan di Nusa Tenggara ini memberikan manfaat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik di NTB dan NTT, khususnya Pulau Sumbawa, Bima, dan Flores. Selain itu, keberadaan PLTGU dan PLTMG juga dapat mengurangi pemakaian BBM untuk pembangkit.
Keseluruhan pembangkit yang baru dioperasikan ini dapat melistriki sekitar 286.000 keluarga pelanggan listrik 900 VA. Melalui rilisnya, PLN NTB menyebutkan, beroperasinya seluruh pembangkit listrik di Nusa Tenggara ini berpotensi mengurangi biaya pokok pembangkitan sekitar Rp 18,02 miliar per bulan dibandingkan jika menggunakan PLTD.
