Perluasan Koalisi Tak Menjamin Pemerintahan Lebih Kuat
Penambahan partai politik baru ke dalam Koalisi Indonesia Kerja tidak menjamin akan bisa memperkuat jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Oleh karena itu, Jokowi disarankan mengelola kekuatan yang sudah ada.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penambahan partai politik baru ke dalam Koalisi Indonesia Kerja tidak menjamin akan bisa memperkuat jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, Jokowi disarankan mengelola kekuatan yang sudah ada daripada memasukkan partai baru ke dalam koalisi.
Seperti diketahui, berkembang wacana Partai Gerindra akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Tak hanya Gerindra, berkembang pula wacana partai lain, seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, akan bergabung dalam KIK.
Menurut pengajar politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, Minggu (28/7/2019), saat ini kekuatan KIK di DPR sekitar 60 persen dari total kursi DPR. Dengan jumlah kekuatan tersebut, jalannya pemerintahan Jokowi-Amin masih rentan ”terganggu”, terutama jika partai yang ada di KIK memilih untuk berbeda sikap dengan pemerintah.
Berangkat dari kondisi tersebut, bisa saja Jokowi berpikir untuk memperkuat KIK. Ini dengan menarik satu atau lebih partai di luar KIK, tetapi memiliki kursi di Parlemen, untuk bergabung masuk ke dalam KIK.
Namun, dia mengingatkan, penambahan parpol ke dalam KIK tidak menjamin jalannya pemerintahan bisa lebih kuat.
”Bisa jadi parpol yang berasal dari luar koalisi malah ikut membelot untuk menentang kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya mengelola kekuatan yang sudah ada di dalam koalisi agar pemerintahannya berjalan efektif.
”Saat ini parpol juga mulai menyiapkan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2024. Jangan sampai manuver dan kepentingan personal dari tiap parpol malah jadi menghambat pemerintahan,” katanya.
Tambah kekuatan
Dihubungi terpisah, Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menilai, koalisi pemerintah saat ini memang sudah cukup kuat. Namun, ia menyarankan agar pemerintah bisa menambah kekuatan supaya program-program yang ditawarkan parpol di luar koalisi bisa terakomodasi.
”Jika pemerintah membuka diri, akan banyak variasi warna di dalam koalisi. Selain itu, setiap parpol tentunya memiliki program yang baik untuk membangun negara sehingga pemerintah juga bisa mempertimbangkan sejumlah masukan dari setiap parpol,” ujarnya.
Eddy mengatakan, saat ini PAN masih belum mempertimbangkan apakah nantinya akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Sikap PAN nantinya akan dibahas dalam Rakernas PAN.
”Selain itu, terkait dengan penambahan parpol dari luar koalisi, Jokowi memiliki hak prerogatif. Kami menghormati hak tersebut,preogatif katanya.
Sudah kuat
Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan bahwa saat ini koalisi pemerintah sudah kuat dan solid. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak perlu menambah parpol dari luar koalisi.
”Kami juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang tidak patroritik dan mencoba untuk menebarkan isu bahwa KIK saat ini tidak solid,” ujarnya.
Menurut Johnny, Nasdem tidak akan menagih komitmen apa pun kepada Jokowi karena hak penambahan koalisi berada sepenuhnya di tangan Presiden. Ia mengatakan, saat ini semua parpol di dalam koalisi Jokowi memiliki tugas untuk mengawal pemerintahan agar Presiden bisa memilih anggota dalam kabinet tanpa tekanan dari pihak mana pun.