JAKARTA, KOMPAS — Riak politik belakangan ini, yang ditengarai terkait dengan distribusi kekuasaan setelah Pemilu 2019, seyogianya tidak melupakan elite politik untuk menyusun program kerja guna memenuhi janji kampanye. Konsolidasi kekuatan mestinya sudah bukan hal utama bagi Joko Widodo-Ma’ruf Amin karena pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 ini telah didukung kekuatan mayoritas.
”Tiga bulan ke depan, Jokowi-Amin harus fokus menentukan arah bangsa sesuai janji kampanye. Pematangan program dan penentuan menteri terbaik harus diutamakan,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Firman Noor, Minggu (28/7/2019), di Jakarta.
Belakangan ini, kondisi di internal koalisi parpol pendukung Jokowi-Amin terlihat dinamis, khususnya terkait perlu-tidaknya penambahan parpol anggota koalisi. Jumat pekan lalu, parpol anggota koalisi Jokowi-Amin akhirnya menyatakan, menunggu keputusan Jokowi terkait hal itu.
Lima parpol pendukung Jokowi-Amin pada pemilu lalu, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), diperkirakan menguasai lebih dari 60 persen kursi DPR 2019-2024.
Banyaknya kursi yang didapat parpol pendukung Jokowi-Amin, lanjut Firman, menjadi salah satu indikator bahwa pasangan itu telah mendapat dukungan kuat dari sejumlah sumber kekuasaan. Akibatnya, konsolidasi kekuatan seharusnya bukan lagi prioritas bagi Jokowi-Amin.
KOMPAS
Upaya rekonsiliasi pasca pilpres bukanlah hanya sebatas pertemuan untuk mencairkan suasana yang sempat memanas. Pertemuan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi bisa jadi berujung kepada koalisi.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat, dinamika politik belakangan ini telah mencairkan sekat-sekat perbedaan yang terjadi pada pemilu lalu. Pada saat yang sama juga memunculkan kesadaran tentang pentingnya oposisi dalam sistem politik di Indonesia. ”Ini sehat bagi demokratisasi,” ucapnya.
Di atas semua dinamika politik yang terjadi, kata Aditya, elite politik mesti menghargai suara rakyat pada pemilu lalu. Caranya, dengan konsisten memperjuangkan platform dan program yang ditawarkan ketika pemilu.
Dua pertemuan
Sabtu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri. Di tempat terpisah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair (Mbah Moen).
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan Mbah Moen dan Megawati bersifat kekeluargaan. Hari Minggu, Mbah Moen berangkat naik haji sehingga minta didoakan dan berpamitan kepada Megawati. Mbah Moen juga menyampaikan sejumlah hal terkait persoalan keumatan, di antaranya program yang berhubungan dengan lembaga keagamaan dan pondok pesantren.
Sementara itu, seusai bertemu Prabowo, Rachmawati mengatakan, Gerindra siap bertukar pikiran dengan pemerintah untuk menemukan solusi dari berbagai persoalan bangsa. ”Kami pikirkan bagaimana baiknya bangsa ke depan. Alhasil, bukan masalah kekuasaan atau jabatan, tetapi bagaimana menyelamatkan kondisi bangsa,” ujarnya. (SAN/REK)
