Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi Meningkat

KOMPAS/ ALIF ICHWAN

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyerahkan penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka Belitung Tarmin AB (dari kiri ke kanan), Kamis (13/12/2018), di Jakarta. Sebelumnya, Wiranto membuka peluncuran Buku Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017.

Catatan Redaksi: Berita ini terbit di halaman 21 harian Kompas edisi 14 Desember 2018 dengan judul ”Indeks Demokrasi Indonesia: Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi Meningkat”.

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Demokrasi Indonesia pada 2017 meningkat walaupun relatif stagnan selama sembilan tahun sejak indeks tersebut diluncurkan. Peningkatan IDI ditandai dengan meningkatnya aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Sebaliknya, aspek hak-hak politik justru turun.

”Kapasitas daerah sangat menentukan arah perkembangan demokrasi,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan dalam peluncuran Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2017 adalah 72,11 poin atau naik 2,02 poin dibandingkan dengan 2016. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, pada 2017, tingkat demokrasi di Indonesia masih berada di level sedang walaupun memang ada peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya.

Sejak 2009, angka IDI cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan, seiring berbagai peristiwa politik yang terjadi. Selama sembilan tahun terakhir, IDI mengalami stagnasi atau berada dalam kategori sedang (Kompas, 16/8/2018).

Suhariyanto menambahkan, IDI merupakan indikator yang berdasarkan berbagai fakta komposit di masyarakat. Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu surat kabar lokal, dokumen seperti peraturan daerah, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam.

Hasil IDI diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah bisa menentukan prioritas wilayah ataupun substansi.

”Ini proses panjang. Banyak daerah yang saat ini fluktuatif, nilainya masih belum baik, tetapi tidak buruk, masih ada di tengah-tengah, dan ini perlu satu atensi kita,” kata Wiranto.

Wiranto melanjutkan, demokrasi di Indonesia tidak menganut bentuk demokrasi negara lain.

DKI Jakarta tertinggi

Dari IDI tersebut, empat provinsi mendapat poin tertinggi. Setelah DKI Jakarta, diikuti DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Papua berada di posisi terendah. Menurut Suhariyanto, keempat daerah itu memiliki indeks di atas 80, yang berarti masuk kategori baik.

Wiranto menambahkan, tingginya poin menjadi modal untuk menghadapi Pemilu 2019. Hal itu juga menunjukkan sikap berdemokrasi yang baik di Indonesia. Terkait keberhasilan provinsi tersebut, Wiranto menyerahkan piagam penghargaan dan buku IDI kepada setiap kepala daerah.

Seusai menerima penghargaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan terus mempertahankan prestasi tersebut. ”Kematangan berdemokrasi di Ibu Kota berimplikasi ke banyak tempat,” kata Anies.