Baik Partai Nasional Skotlandia maupun Partai Konservatif di Skotlandia menentang langkah PM Inggris Boris Johnson yang memprioritaskan Brexit tanpa kesepakatan.
LONDON, SENIN— Skotlandia menentang langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang memprioritaskan opsi Brexit tanpa kesepakatan. Tentangan bukan hanya datang dari kubu Partai Nasional Skotlandia yang sedang menyusun gerakan kemerdekaan, melainkan dari Partai Konservatif setempat.
Menghadapi perkembangan terakhir, Johnson pada Senin (29/7/2019) kemarin mengunjungi Skotlandia, kunjungan pertama setelah dia menjadi PM.
Pada referendum 2014, Skotlandia menolak merdeka dari Inggris dengan hasil 55 persen berbanding 45 persen. Alasannya, mereka ingin tetap berada di Uni Eropa. Namun, Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa pada referendum 2016, dan kini Boris Johnson menegaskan, Inggris akan keluar dari UE pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan.
Sikap pemerintahan baru itu membuat Ruth Davidson, Ketua Partai Konservatif di Skotlandia, berang. ”Ketika saya berdebat dengan pihak pro- Brexit pada 2016, seingat saya tidak ada seorang pun yang mengatakan kita harus keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan,” kata Davidson yang menulis pendapatnya dalam The Scottish Mail on Sunday.
Davidson meminta Pemerintah Inggris tidak mengejar opsi Brexit tanpa kesepakatan. ”Jika itu terjadi, saya tidak akan mendukungnya,” katanya.
Sikap Johnson juga semakin menguatkan Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang dipimpin Nicola Sturgeon untuk melakukan referendum kemerdekaan kedua.
”Skotlandia dan Inggris berada di jalur yang semakin berbeda. Kita harus memutuskan apakah respons terbaik adalah merdeka dan membentuk masa depan kita sendiri,” kata Sturgeon yang menekankan bahwa rakyat Skotlandia harus menentukan pilihan sebelum terlambat.
Sturgeon telah menulis surat kepada Johnson begitu ia terpilih menjadi PM. Ia mengatakan, Brexit tanpa kesepakatan akan menghancurkan ekonomi Skotlandia dan ia akan terus melanjutkan persiapan untuk melaksanakan referendum kedua.
Ancam UE
Sejak hari pertama Johnson menjadi PM, Inggris terus menggertak UE soal kesepakatan Brexit. Johnson mengancam jika Brussels tidak mencabut backstop Irlandia Utara, Inggris tidak bersedia berunding dengan Brussels dan akan keluar dari UE tanpa kesepakatan.
Kemarin, Menlu Inggris Dominic Raab kembali mengingatkan Brussels untuk mengubah sikap keras kepalanya dalam Brexit jika UE menginginkan kesepakatan.
”Kami menginginkan kesepakatan yang bagus dengan mitra UE. Namun, ada serangkaian sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh UE,” kata Raab. Jika UE tetap berkeras dengan sikap itu, Inggris akan mempersiapkan diri untuk Brexit tanpa kesepakatan.
Kelompok bisnis Inggris mengingatkan pemerintah bahwa Inggris ataupun UE tidak siap menghadapi Brexit tanpa kesepakatan. Konfederasi Industri Inggris (CBI) kemarin mengeluarkan laporan yang berisi 200 rekomendasi bagi kedua pihak untuk mempercepat persiapan Brexit.
Laporan tersebut menyimpulkan, UE tertinggal dari Inggris dalam menghindari dampak terburuk skenario tanpa kesepakatan. CBI meminta Pemerintah Inggris melakukan pertemuan dengan para pebisnis dan menyisihkan lebih banyak waktu untuk membuat undang-undang terkait dengan Brexit tanpa kesepakatan.