Kesuksesan program tol laut di kawasan Indonesia harus terus digenjot dan didukung banyak pihak. Penyempurnaan dalam mekanisme pelayaran, kelayakan pelabuhan, penerapan sistem logistik ideal, dan sinergitas antaralembaga, harus terus diperbaiki.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS - Kesuksesan program tol laut di kawasan Indonesia harus terus digenjot dan butuh dukungan banyak pihak. Penyempurnaan dalam mekanisme pelayaran, kelayakan pelabuhan, penerapan sistem logistik ideal, dan sinergitas antaralembaga, harus terus diperbaiki.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja tentang tol laut dan pelayaran perintis di Ambon, Selasa (30/7/2019). Rapat dipimpin Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko. Hadir juga perwakilan pemerintah daerah, pengusaha, operator kapal, dan jasa ekspedisi di Maluku dan Maluku Utara.
Tol laut merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk memperlancar arus barang ke wilayah Indonesia bagian timur sekaligus menekan disparitas harga. Lewat tol laut, pemerintah memberi subsidi angkutan. Program tersebut mulai dilaksanakan tahun 2016. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhub, total anggaran subsidi tol laut dalam tiga tahun terakhir Rp 1,26 triliun.
Data Kemenhub menyebutkan, pemerintah terus meningkatkan layanan tol laut, terutama di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Tahun 2016, pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut 31 lokasi. Tahun ini menjadi 76 pelabuhan. Volume muatan 2016 sebesar 81.404 ton, meningkat jadi 239.875 ton tahun 2018.
Wisnu mengatakan, mekanisme pelayaran kapal, kelayakan pelabuhan, penerapan sistem logistik, dan sinergitas antaralembaga menjadi kunci keberhasilan tol laut. Dia berharap, para pemangku kepentingan berkomitmen mewujudkan semua hal itu untuk kepentingan masyarakat.
"Masih ada sejumlah persoalan yang seperti pipa yang bocor. Tutup di satu titik, titik lain bocor lagi," ujarnya.
Masih ada sejumlah persoalan yang seperti pipa yang bocor. Tutup di satu titik, titik lain bocor lagi
Persoalan utama yang jadi perhatian adalah tingginya harga barang meski diangkut menggunakan kapal tol laut. Kuat dugaan, pengguna jasa tol laut sengaja tidak menurunkan harga barangnya. Pengusaha memanfaatkan lemahnya kontrol pemerintah daerah dan tidak adanya standar harga barang tol laut yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
Persoalan lain adalah tingginya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengusaha pengguna tol laut. Biaya itu ditetapkan operator dan pelaku ekspedisi. Oleh karena itu, pengusaha menuntut keterbukaan besaran tarif. Apalagi, waktu pelayaran kapal tol laut masih dianggap belum ideal.
Saiful Latif, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mengatakan, praktik tol laut seharusnya sudah menciptakan sistem yang tepat. Namun, hingga lima tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, program prioritas itu belum berjalan sempurna.
Saiful mengusulkan agar Kemendag dilibatkan dalam tol laut, terutama penentuan standar harga barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut. "Tol laut sepertinya tidak berpengaruh terhadap harga barang. Yang untung malah pengusaha," katanya.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, kendati menuai sejumlah masalah, program tol laut tetap harus dilanjutkan dan didukung. Dia yakin, program ini sangat baik jika berjalan sesuai harapan.