Besok, Nomor Tempat Usaha Akan Ditempel di Pasar Rumput

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pasar Rumput yang telah selesai dibangun, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). Bangunan yang terdiri atas tiga menara dengan 25 lantai ini berisi hunian sebanyak 1.984 unit dan 1.314 kios. Rusunawa Pasar Rumput akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ber-KTP Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — PD Pasar Jaya masih menunggu izin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan aktivitas di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. PD Pasar Jaya juga sudah menyusun jadwal sosialisasi untuk pedagang setelah 1.510 tempat usaha di rumah susun sederhana sewa Pasar Rumput diundi.

Kepala Divisi Regional II PD Pasar Jaya Nurman Adhi, Rabu (31/7/2019), mengatakan, setelah kios diundi pada pertengahan Juli lalu, pihaknya dan para pedagang belum mendapatkan izin dari Kementerian PUPR untuk survei lokasi. PD Pasar Jaya sudah mengirimkan surat untuk meminta izin masuk ke kompleks rusunawa Pasar Rumput.

Jika izin diberikan, PD Pasar Jaya segera melakukan tahapan selanjutnya, seperti menempelkan nomor tempat usaha, serah terima kunci tempat usaha, sosialisasi, hingga pemindahan pedagang.

”Rencananya besok, tanggal 1-2 Agustus, kami mulai menempelkan nomor tempat usaha di pasar baru,” ujar Nurman saat dikonfirmasi, Rabu.

Di dalam rusunawa Pasar Rumput, kios-kios baru terdiri dari tiga lantai. Lantai dasar akan digunakan untuk pedagang kelontong, peralatan kecantikan, alat tulis kantor, dan produk harga beli petani (HPB) II. Lantai I akan digunakan pedagang kebutuhan pokok, makanan dan minuman dalam kemasan, barang teknik, serta HPB I. Adapun lantai II akan digunakan untuk pedagang makanan dan minuman (foodcourt).

KOMPAS/AYU PRATIWI

Sejumlah pedagang Pasar Rumput mengecek lokasi tempat usaha baru mereka di dalam rusunawa Pasar Rumput setelah proses pengundian kios yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada di Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Setelah nomor tempat usaha ditempel di kios dan los pasar, beberapa tahapan lanjutan segera dijalankan. Tahapan itu di antaranya serah terima tempat usaha, penunjukan tempat, hingga sosialisasi sebelum masuk ke pasar. Meski belum mendapatkan kepastian dari Kementerian PUPR, PD Pasar Jaya menargetkan hingga 14 Agustus 2019 pedagang bisa pindah ke pasar di dalam rusunawa.

”Kami rencanakan dulu sembari menunggu serah terima dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi DKI,” kata Nurman.

Sebelum pedagang masuk ke pasar, PD Pasar Jaya juga akan melakukan sosialisasi bagaimana tata tertib, desain, dan pola perdagangan di tempat baru. Menurut Nurman, tema perdagangan di pasar rusun tersebut adalah lebih bersih dan modern. Pedagang bahan makanan basah akan dipisahkan dengan barang dagangan kering sehingga pasar lebih bersih. Selain itu, pedagang juga akan diberi sosialisasi terkait keamanan, seperti jalur evakuasi saat terjadi gempa dan kebakaran.

Konsep pasar yang menyatu dengan rusun ini adalah yang pertama dimiliki dan dikelola PD Pasar Jaya.

”Pengaturan zonasi di pasar baru nanti akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pasar basah dan kering akan dipisahkan. Pokoknya lebih baik dari sebelumnya,” kata Nurman.

PD Pasar Jaya optimistis penjualan para pedagang di tempat baru ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, pangsa pasar di lokasi baru ini jelas, yaitu penghuni rusun. Sebelum rusun beroperasi, pedagang juga masih bisa berjualan dengan menyasar segmen pasar pembeli dan langganan sebelumnya.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di sekitar rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019). Hingga 4 Juli 2019, progres pembangunan rusunawa itu mencapai 98,8 persen.

Izin diproses

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Selatan Muchlisin menuturkan, pada pekan lalu, Kementerian PUPR menggelar rapat bersama Pemprov DKI. Rapat tersebut membahas tentang percepatan perizinan mengingat pembangunan fisik rusun sudah selesai.

Kementerian PUPR meminta percepatan proses perizinan, seperti sertifikat laik fungsi (SLF), analisis dampak lalu lintas, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan sebagainya.

”Karena itu adalah proyek strategis nasional, pihak Kementerian PUPR meminta supaya dalam hitungan minggu proses perizinan selesai. Dengan demikian, proses serah terima dari Kementerian PUPR ke Pemprov DKI dapat dilakukan secepatnya,” kata Muchlisin.

Terkait dengan siapa penghuni rusunawa yang berisi 1.984 unit itu, Muchlisin mengatakan, belum ada kejelasan. Namun, sesuai dengan konsep awal, rusunawa tersebut dibangun untuk menyasar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Wacana awalnya untuk program normalisasi Kali Ciliwung, terutama untuk warga Jakarta Selatan. Namun, nantinya untuk siapa pendataan ada di dinas perumahan dan kawasan permukiman,” kata Muchlisin.

Pemkot Jakarta Selatan mengusulkan, jika program normalisasi kali berlanjut, rusunawa diharapkan dapat dihuni sekitar 400 warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung di Manggarai.