Lima Hal Ini Akan Dilakukan Tim Teknis Polri

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian telah menandatangani surat perintah tugas bagi tim teknis pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Per 1 Agustus 2019, tim langsung bekerja.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Foto penyidik senior KPK Novel Baswedan yang diserang dengan air keras dibawa oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK saat memperingati 365 hari peristiwa penyerangan Novel, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian telah menandatangani surat perintah tugas bagi tim teknis pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Per 1 Agustus 2019, tim langsung bekerja. Tim setidaknya akan melakukan lima hal untuk mengungkap pelaku penyerangan Novel.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (31/7/2019), menerangkan, tim itu diberikan ruang waktu untuk menyelesaikan tugasnya selama enam bulan.

Sementara instruksi dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan kasus itu bisa diungkap dalam waktu tiga bulan akan dijadikan pelecut semangat anggota.

”Saya optimistis (bakal terungkap) karena pengalaman saya sebagai reserse. Dengan kemampuan teknis yang terbaik, bakal terungkap. Yakin. Bismillah,” katanya.

Tim teknis pimpinan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Idham Azis itu, lanjut Dedi, akan melakukan setidaknya lima hal untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo

Pertama, tim akan menganalisis kembali lokasi Novel disiram dengan air keras. Sebagaimana temuan tim pencari fakta (TPF) bentukan Kapolri, Novel diduga diserang oleh tiga orang tak dikenal di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017.

Menurut Dedi, tempat tersebut menjadi titik tolak pembuktian peristiwa pidana. Tempat itu sebenarnya sudah pernah diperiksa oleh polisi ketika kasus Novel ditangani Polda Metro Jaya. Namun, dalam peristiwa pidana, lazim saja lokasi kejadian atau TKP diperiksa berkali-kali. Hal ini untuk memaksimalkan temuan-temuan sebelumnya.

Kedua, Dedi mengatakan, tim akan memeriksa kembali 70 saksi yang pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Keterangan saksi akan dikelompokkan berdasarkan pengetahuannya atas kasus Novel.

Baca juga : Polri Minta Waktu 6 Bulan, Presiden Hanya Beri Separuhnya

Ketiga, tim akan kembali memeriksa puluhan kamera pemantau (CCTV) yang ada di TKP, di luar TKP, dan yang berkaitan dengan TKP.

Keempat, tim akan kembali memeriksa sketsa wajah terduga pelaku yang pernah dipublikasikan Polda Metro Jaya. Dalam proses pemeriksaan, tim teknis bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Kompas/Anita Yossihara

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah lelaki yang diduga pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan saat jumpa pers seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Pemeriksaan sketsa wajah ini dipimpin oleh Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Bareskrim Polri.

”Semakin sempurna wajah terduga pelaku, akan semakin akurat Inafis dalam mengidentifikasi. Dengan database Dukcapil, bisa ketemu org yang diduga pelaku itu,” ujarnya.

Baca juga : Polri Komitmen Selesaikan Kasus Novel

Kelima, tim teknis akan tetap mempertimbangkan temuan dari TPF. Tim yang bekerja sejak Januari itu menemukan kemungkinan penyerangan terhadap Novel didasari kasus yang ditangani dan dialami oleh Novel.

Kasus-kasus tersebut adalah korupsi KTP elektronik; korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar; korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi; korupsi mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah; dan korupsi Wisma Atlet. Penyerangan terhadap Novel juga diduga terkait dengan keterlibatan Novel dalam kasus penembakan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tim pencari fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama Kepala Divisi Humas Polri Mohammad Iqbal menunjukkan berkas laporan setebal 2.700 halaman hasil dari pencarian fakta, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Tantang Polri

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri berpendapat, ada indikasi mekanisme internal kepolisian tidak berjalan maksimal dan akuntabel dalam mengungkap kasus-kasus yang memiliki skala kejahatan pidana besar, salah satunya kasus Novel.

”Perbaikan sistem akuntabilitas menjadi penting dan melekat dalam kasus Novel,” ucapnya.

Putri menyatakan, Komisi III DPR bertanggung jawab untuk memastikan proses penyidikan di bawah Bareskrim berjalan maksimal. Setidaknya, Komisi III pada masa akhir tugasnya bisa mendesak Kapolri, Kabareskrim dan Komisi Kepolisian Nasional agar proses penyelidikan berpihak kepada korban, keadilan, dan kebenaran.

Baca juga : Kasus Novel Baswedan, Tidak Ada yang Baru dari Penyelidikan oleh TGPF

Sementara salah seorang pengacara Novel Baswedan, Haris Azhar, menantang tim teknis Polri untuk membuat gelar perkara dengan tim kuasa hukum Novel.

”Saya tantang pihak Polri untuk bikin gelar perkara bersama dengan tim kuasa hukum, terutama soal bukti-bukti dan kinerja kepolisian selama ini,” katanya.