Dana Moneter Internasional memperingatkan kondisi perekonomian Indonesia yang rentan terhadap gejolak global. Oleh karena itu, pemerintah diminta fokus melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan dan pendalaman pasar keuangan.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional memperingatkan kondisi perekonomian Indonesia yang rentan terhadap gejolak global. Oleh karena itu, pemerintah diminta fokus melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan dan pendalaman pasar keuangan.
Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) bertajuk ”Article for Consultation 2019”, yang dirilis pada Kamis (1/8/2019), menyebutkan, fundamen ekonomi Indonesia dinilai rentan terhadap gejolak global. Hal itu karena penerimaan pajak yang relatif rendah dan kondisi pasar keuangan yang dangkal.
Pembiayaan defisit anggaran dan transaksi berjalan masih ditopang aliran modal asing. Porsi investor asing dalam surat utang pemerintah berdenominasi rupiah mencapai 40 persen. Ketergantungan modal asing itu menyebabkan stabilitas perekonomian domestik rentan, terutama kurs rupiah.
Indonesia mesti mengurangi ketergantungan modal asing untuk memperkecil dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global. Penarikan utang luar negeri dikendalikan dengan mencari alternatif pembiayaan melalui penerimaan pajak ataupun kerja sama pemerintah dengan swasta (PPP).
Oleh karena itu, IMF merekomendasikan pemerintah fokus memacu reformasi struktural. Pemerintah disarankan menyusun strategi pendapatan jangka pendek (MTRS) untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru, serta mendorong pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan jumlah investor domestik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tekanan ekonomi global berupaya dikurangi dengan menarik penanaman modal asing langsung. Berbagai proyek strategi nasional tidak lagi dibebankan kepada BUMN, tetapi swasta. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Tekanan ekonomi global berupaya dikurangi dengan menarik penanaman modal asing langsung. Berbagai proyek strategi nasional tidak lagi dibebankan kepada BUMN, tetapi swasta.
”Kami sedang menyiapkan formulasi kebijakan bidang ekonomi yang akan memberikan gambaran tentang prospek dan keterbukaan (investasi),” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan yang akan dan sedang ditempuh pemerintah sejalan dengan rekomendasi IMF. Swasta lebih banyak dilibatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Keterlibatan swasta akan mengurangi beban APBN yang pertumbuhan penerimaan pajaknya semakin melemah.
Swasta salah satunya dilibatkan melalui pembiayaan pembangunan ekonomi melalui investasi non-anggaran pemerintah (PINA). Mengutip data PINA, pada Januari-Juli 2019 ada 30 proyek dengan peluang investasi senilai Rp 707,9 triliun yang ditawarkan. Hal itu meliputi sektor infrastruktur, energi, pariwisata, dan perumahan bersubsidi.
Sebelumnya, Chief Executive Officer Center for Private Investment PINA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ekoputro Adijayanto mengatakan, pada 2020-2024, Indonesia membutuhkan dana 441,3 miliar dollar AS untuk membiayai pembangunan (Kompas.id, 16/7/2019).
Reformasi struktural
Chief Economist for East Asia and Pasific Region World Bank Andrew Mason, Kamis, mengatakan, reformasi struktural dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan insentif yang diterbitkan pemerintah harus bermuara ke penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Mason merekomendasikan pemangku kebijakan untuk fokus pada lima area, yaitu mendorong daya saing ekonomi, membangun kualitas sumber daya manusia, meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat institusi dan kelembagaan, serta meningkatkan penerimaan untuk transisi menjadi negara berpenghasilan tinggi.
”Pemerintah harus bertindak tegas atau kehilangan peluang untuk mempertahankan kinerja pembangunan kawasan yang kini amat baik, terutama untuk negara-negara kawasan Asia Timur,” kata Mason dalam diskusi ekonomi Indonesia yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu di Jakarta, Kamis.
Editor:
M Fajar Marta
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.