Kedaluwarsa, Ribuan Paket Biskuit untuk Pengungsi Nduga segera Ditarik
Kementerian Sosial segera menarik bantuan bagi pengungsi asal Kabupaten Nduga yang telah kedaluwarsa bulan ini. Bantuan tersebut berupa 5.000 paket dari dua jenis biskuit yang ada di Gudang Dinas Sosial Kabupaten Nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Kementerian Sosial segera menarik bantuan bagi pengungsi asal Kabupaten Nduga yang telah kedaluwarsa bulan ini. Bantuan tersebut berupa 5.000 paket dari dua jenis biskuit yang ada di gudang Dinas Sosial Kabupaten Nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi, saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (2/8/2019), mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya menarik dua jenis biskuit yang telah kedaluwarsa itu. ”Kemungkinan masalah ini terjadi karena keteledoran jajaran kami di daerah setempat. Seharusnya mereka mengecek standar mutu bantuan yang dibagikan kepada warga,” kata Rahmat.
Ia menuturkan, Kemensos segera mengganti dua jenis biskuit untuk disalurkan kepada para pengungsi asal Nduga yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Wamena, Lanny Jaya, Kenyam, ibu kota Nduga, dan Timika.
”Kami akan bersinergi dengan tokoh agama setempat agar segera menyalurkan bantuan bagi para pengungsi di daerah-daerah tersebut,” tutur Rahmat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat memaparkan, sebanyak 1.720 pengungsi asal Nduga menjadi calon penerima bantuan beras sejahtera. Mereka berada di Distrik Kenyam. Kemensos juga mencatat 82.020 warga Nduga akan menjadi calon penerima manfaat Program Kelurahan Harapan (PKH).
”Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sementara PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana,” tambah Harry.
Data terbaru
Terkait data pengungsi asal Nduga yang meninggal, Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga merilis data terbaru bahwa hingga 2 Agustus 2019 sebanyak 182 orang meninggal. Mereka terdiri atas 90 dewasa dan 92 anak-anak.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem mengatakan, Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga terdiri atas sukarelawan, pegiat hak asasi manusia, Majelis Rakyat Papua perwakilan Nduga, dan Gereja Kingmi.
”Kami bersama pengungsi mengumpulkan data jumlah pengungsi beserta dokumentasi foto selama 13 hari. Kami siap mempertanggungjawabkan kebenaran informasi ini,” ujar Theo.
Ia menegaskan, Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga meminta Presiden Joko Widodo segera menarik pasukan TNI dan Polri dari lokasi konflik dengan kelompok Egianus Kogoya. ”Kami juga meminta pemerintah membuka akses bagi tim investigasi dari Komnas HAM ataupun jurnalis untuk mengungkap dampak konflik di Nduga yang sesuai fakta lapangan,” katanya.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letnan Kolonel (CPL) Eko Daryanto menyatakan, data tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh lembaga negara baik pemda setempat maupun Kementerian Sosial.
”Data tersebut sengaja diembuskan sekelompok orang dengan motif politik dan ingin menyudutkan aparat negara. TNI tak akan keluar dari Nduga demi menjaga keamanan masyarakat dan pembangunan proyek infrastruktur jalan Trans-Papua,” ujar Eko.