Lewat 1.000 Surat, Masyarakat Kalsel Minta Presiden Selamatkan Meratus

Walhi menyerahkan surat dari masyarakat Kalimantan Selatan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden di Jakarta. Melalui surat-surat itu, mereka memohon Presiden segera menyelamatkan Pegunungan Meratus dari pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Sejumlah surat yang ditulis warga dalam aksi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo demi penyelamatan Pegunungan Meratus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (17/3/2019).

BANJARMASIN, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyerahkan surat dari masyarakat Kalimantan Selatan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden di Jakarta. Dalam surat-surat itu, masyarakat Kalimantan Selatan memohon Presiden untuk segera menyelamatkan Pegunungan Meratus dari pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Lebih dari 1.000 surat tersebut ditulis warga Kalimantan Selatan dalam aksi Serentak Menulis Surat kepada Presiden untuk Selamatkan Meratus yang dilakukan pada 17 Maret 2019. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan #SaveMeratus. Penulisan dilakukan di 13 kabupaten/kota di Kalsel dan di luar Kalsel, yakni di Balikpapan, Yogyakarta, dan Malang, serta di luar negeri, yaitu Taiwan.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono di Banjarmasin, Jumat (2/8/2019), mengatakan, surat dari masyarakat Kalsel kepada Presiden sudah diserahkan secara resmi ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, kemarin. ”Kami berharap langkah ini sampai ke Presiden dan Presiden serius mendukung penyelamatan Meratus,” ujarnya.

WALHI KALSEL

Direktur Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono (keempat dari kiri) menyerahkan surat masyarakat Kalsel kepada Tenaga Ahli Kedeputian II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Dalam penyerahan surat dari masyarakat Kalsel, Kisworo didampingi anggota staf Tata Ruang dan Sistem Informasi Geografis Departemen Advokasi Walhi, Ach Rozani; Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Dwi Sawung; perwakilan warga Hulu Sungai Tengah, Rumli; serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Hulu Sungai Tengah, Rahmatullah. Surat diterima oleh Tenaga Ahli Kedeputian II KSP Abetnego Tarigan.

Kisworo menuturkan, surat tersebut adalah respons masyarakat Kalsel terhadap terbitnya SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (MCM) Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan ditolaknya gugatan Walhi atas SK tersebut.

Baca juga: Stigma Batubara

”Eksploitasi alam di Pegunungan Meratus sudah masif. Surat-surat yang ditulis oleh golongan masyarakat sipil di berbagai tempat dan latar belakang itu adalah bukti bahwa masyarakat Kalsel menolak eksploitasi di Pegunungan Meratus,” katanya.

WALHI KALSEL

Pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyerahkan surat dari masyarakat Kalsel ke Kantor Staf Presiden di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Saat ini, menurut Kisworo, hanya Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah yang masih terjaga. Masyarakat di sana tetap menolak tambang batubara dan perkebunan sawit. Masyarakatnya masih hidup damai, tenteram, dan sejahtera tanpa pertambangan dan juga tanpa perkebunan sawit. ”Kami sangat berharap perjuangan gerakan #SaveMeratus didengar dan didukung Presiden,” ucapnya.

Baca juga: KPK Dalami Persoalan Tambang di Wawonii

Abetnego Tarigan berjanji akan menyampaikan memo kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko tentang surat kepada Presiden dari masyarakat Kalsel. ”Kami akan sampaikan juga fakta-fakta yang menjadi alasan masyarakat menolak tambang PT MCM di Hulu Sungai Tengah,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi periode 2012-2016 itu.