Reformasi Ekonomi untuk Keberlanjutan Pertumbuhan

Indonesia menghadapi tantangan menambah sumber-sumber pajak baru. Pemerintah dapat meningkatkan investasi di hal-hal yang mengontribusi pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

DANIAL ADE KURNIAWAN

Luis E Breuer, Kepala Misi IMF untuk Indonesia dalam wawancara tahun 2017.

Catatan Redaksi: Berita ini terbit di halaman 17 harian Kompas edisi 16 November 2017 dengan judul ”Reformasi Ekonomi: Konsistensi untuk Keberlanjutan Pertumbuhan”.

Tim evaluasi Dana Moneter Internasional (IMF) menilai perekonomian Indonesia 2017. Tim bekerja dua minggu pada 1-14 November.

Mereka bertemu dengan para pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pengusaha swasta, dan akademisi. Tim juga menelaah perkembangan ekonomi melalui berbagai data ekonomi. Hasil singkatnya dipublikasikan pada 15 November.

Sehari sebelum publikasi itu, Kompas berkesempatan mewawancari Kepala Tim Misi IMF untuk Indonesia Luis E Breuer di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Secara singkat, apa hasil evaluasi?

Secara umum, kami melihat ekonomi Indonesia berjalan sangat baik. Ketika membandingkan Indonesia dengan negara lain, kami melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat tinggi, sebesar 5 persen. Inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil, dan neraca transaksi berjalan terkelola baik. Dengan demikian, dari perspektif ekonomi makro, Indonesia dalam kondisi baik dan akan terus berlanjut dalam tren positif tersebut.

Apa yang Anda lihat dari Pemerintah Indonesia?

Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi untuk memastikan bahwa perekonomian menciptakan cukup lapangan kerja yang dibutuhkan generasi muda di pasar tenaga kerja.

Kami percaya, adalah sangat mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan di atas 5 persen. Namun, itu membutuhkan keberlanjutan dan intensifikasi reformasi yang selama ini telah dijalankan pemerintah serta penambahan reformasi baru untuk memodernisasi perekonomian.

KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan layang di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulo Gadung, Jakarta, Senin (27/11/2017). Belanja pemerintah seperti pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini diharapkan dapat mencapai 5,3 persen.

Apa faktor kunci yang diperlukan?

Pertama-tama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Ini sangat penting sebab tanpa stabilitas tidak mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti mengelola fiskal, mengelola tingkat bunga, dan mengelola sektor keuangan sebagaimana telah dilakukan selama ini dengan cara yang sangat hati-hati.

Kedua adalah mendorong reformasi di sejumlah sektor kunci, yakni infrastruktur, pajak, dan harmonisasi peraturan di seluruh level pemerintahan dan modernisasi skema peraturan.

Sektor kunci lainnya adalah sumber daya manusia. Pemerintah harus terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dan, terakhir adalah mengadopsi rencana komprehensif pembangunan sektor keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik.

Bagaimana dengan reformasi pajak?

Indonesia menghadapi tantangan menambah sumber-sumber pajak baru sehingga pemerintah dapat meningkatkan investasi di hal-hal yang mengontribusi pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

Yang kami lihat bahwa sistem pajak di Indonesia sangat bergantung pada komoditas. Dan, karena harga komoditas anjlok dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak juga turun.

Jadi, ketika berusaha mendiversifikasi perekonomiannya, pemerintah juga perlu rencana jangka menengah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara yang hati-hati sekaligus berkelanjutan guna membiayai kebutuhan pembangunan yang besar.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas membersihkan ruangan klinik pajak di kantor pusat Bank Mandiri, Jumat (20/1/2017). Bank Mandiri berkomitmen mendukung pemerintah untuk mensukseskan program amnesti pajak yang kini memasuki periode ketiga. Kementerian Keuangan mengincar para profesional pada program periode ini untuk memenuhi target penerimaan uang tebusan sebesar Rp. 165 triliunn pada akhir bulan Maret 2017.

Bagaimana dengan pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017?

Kami tidak melihat adanya persoalan serius dalam hal konsumsi rumah tangga atau sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Secara umum, perekonomian berjalan dengan baik.

Memang benar pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit melambat dari triwulan-triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan 4,93 persen tidak terlalu berbeda dengan katakan pertumbuhan 5 persen sebagaimana berlangsung stabil pada periode-periode lalu.

Ketika melihat detail angka-angkanya, kami menemukan bahwa secara umum konsumsi rumah tangga tumbuh tanpa dibarengi utang yang tinggi. Ini penting karena berarti pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan berkelanjutan sebab tidak ditopang utang.

Kami melihat ada beberapa dinamika sektoral yang menyebabkan pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di beberapa kelompok masyarakat. Contohnya adalah turunnya harga-harga produk pertanian. Pada satu sisi, keadaan ini menyebabkan inflasi rendah.

Di sisi lain, ini memukul upah petani dan masyarakat pedesaan umumnya. Hal ini memengaruhi tingkat konsumsi di pedesaan.

Ada peningkatan di e-dagang. Namun, kami tidak melihatnya sebagai fenomena yang berdampak besar pada pola konsumsi masyarakat Indonesia yang jumlah populasinya sangat besar.

Jadi, secara umum, kami tidak mengkhawatirkan pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan III-2017. Kami melihat secara utuh dari triwulan ke triwulan. Dan, yang kami lihat adalah bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkelanjutan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivitas belanja di Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (15/12/2017). Pasokan dan distribusi bahan pangan yang terjaga mampu mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan.

Apa yang Anda temukan di sektor moneter?

Kami melihat beberapa isu. Kami melihat posisi moneter BI. Artinya kami mengkaji bagaimana BI mengelola suku bunga pada jangka sangat pendek di pasar. Dan, kami menilainya tepat.

Jadi, dengan turunnya harga-harga, inflasi yang terkendali, situasi eksternal yang kondusif, serta nilai tukar rupiah dan dollar yang stabil, kebijakan menurunkan suku bunga tersebut masuk akal.