Posisi Ketua Harian Sulit Terwujud

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dan Wakil Sekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga (kiri ke kanan) memberikan salam tiga jari setelah konferensi pers menjelang pelaksanaan Kongres ke V PDIP di Kantor Pusat DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres ke V PDIP akan berlangsung di Bali pada 8-10 Agustus mendatang.

JAKARTA, KOMPAS - Posisi ketua harian dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diprediksi sulit diwujudkan dalam kongres partai itu pada pekan depan. Selain karena hingga saat ini belum dibahas di Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, sejumlah kader partai itu juga menilai, posisi ketua harian yang awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari proses regenerasi belum diperlukan.

”Saya belum melihat pentingnya posisi ketua harian karena saat ini kerja partai telah mampu dilakukan para ketua bidang. Pembentukan ketua harian tentunya akan dibahas di kongres, tetapi sulit terealisasi,” kata Ketua DPP PDI-P Aria Bima dalam diskusi bertajuk ”Membaca Kongres PDI-P: Who Will be The Next” yang digelar Para Syndicate di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara itu, antara lain peneliti senior Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan di tingkat dewan pimpinan pusat mengenai posisi ketua harian. ”Jika gagasan itu kembali muncul di dalam kongres, mereka akan membahasnya dan menaati hasil yang disepakati kongres,” ujarnya.

Masalah penggantian ketua umum PDI-P, menurut Eriko, akan diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, berdasarkan hasil konferensi cabang dan konferensi daerah, seluruh pengurus partai masih ingin mengusung Megawati untuk menjadi ketua umum. Aspirasi itu akan diajukan dalam Kongres V PDI-P di Bali pekan depan. Kepemimpinan Megawati dinilai masih diperlukan karena partai harus menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.

Eriko meyakini, Megawati memiliki pertimbangan yang tepat untuk menentukan waktu regenerasi bagi posisinya.

Kompas

Pengurus DPP PDIP 2015-2020 -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan surat kepengurusan kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP yang baru Hasto Kristiyanto (kanan) di bantu Ketua Bidang Politik dan Keamanan (non aktif dikarenakan menjadi mentri) usai pelantikan pengurus DPP PDIP di Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Jumat (10/4).

Regenerasi

Aria mengatakan, dalam kongres pekan depan, PDI-P tidak hanya fokus untuk membahas soal regenerasi di tingkat pusat, tetapi juga regenerasi di tingkat pengurus cabang dan daerah. Ia menjelaskan, dua anak Megawati, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, tentu juga akan dipersiapkan sebagai figur untuk regenerasi partai.

”Bu Mega yang nantinya akan mempersiapkan Puan dan Prananda sebagai calon untuk regenerasi dalam tubuh PDI-P. Kami berharap agar bisa terbentuk tokoh yang tidak hanya karismatik, tetapi juga visioner dan modern serta menjunjung ideologi partai yang telah terbangun,” ucapnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta saat berlangsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP secara tertutup, Rabu (19/6/2019). Rakernas yang sempat dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut membahas sejumlah agenda antara lain persiapan program kerja pemerintah dan pelaksanaan Kongres PDIP ke V pada Agustus 2019.

Kristiadi mengatakan, saat ini masih belum ada sosok yang mampu menggantikan figur karismatik Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P. Namun, bukan hal yang mustahil jika karakter Puan dan Prananda bisa dibentuk dalam waktu lima tahun ke depan.

”Untuk membentuk sosok yang karismatik memang diperlukan waktu yang panjang. Saya melihat, struktur ketua harian bisa menjadi salah satu upaya untuk membentuk Puan dan Prananda sebagai calon pemimpin PDI-P berikutnya,” katanya.

Selain masalah regenerasi, lanjut Kristiadi, hal yang juga perlu mendapat perhatian serius dalam kongres PDI-P mendatang yakni terkait konsolidasi ideologi.

Konsolidasi ideologi ini menjadi penting, lanjut Kristiadi, karena saat ini sudah ada ideologi yang berupaya menandingi atau mengganti kesepakatan dalam menjalankan negara Pancasila. Ideologi tandingan ini telah ditawarkan untuk menjawab sejumlah masalah publik.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Sejumlah pembicara memaparkan sejumlah hal dalam diskusi publik bertema “Membaca Kongres PDIP: Who Will Be The Next?” Diskusi tersebut digelar PARA Syndicate, Jumat (2/8/2019).