Tantangan Ekonomi Jokowi-Ma\'ruf Amin
Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 oleh KPU pada 30 Juni 2019. Kepastian politik itu amat penting untuk menyetrum pertumbuhan ekonomi nasional. Apa saja tantangan ekonomi Jokowi-Amin lima tahun mendatang? Pertama, perang dagang AS-China bukannya makin meredup tetapi justru makin membara meski kedua pihak sepakat duduk lagi di meja perundingan. Akibatnya, ekspor Indonesia ke AS dan China menjadi menipis.
Saatnya bagi Indonesia mencari negara ekspor tujuan lain selain kedua negara itu. Kedutaan RI di luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan pasar nasional untuk menembus pasar luar negeri. Kantor cabang bank nasional di luar negeri dapat dimanfaatkan menjadi agen perdagangan internasional. Itu upaya konkret mengingat bank pemerintah punya ribuan bank koresponden luar negeri sebagai mitra bisnis.
Bank Mandiri memiliki kantor di Caymand Island, Shanghai, Hongkong, Singapura, Timor Leste, London, Kuala Lumpur. BRI di New York, Singapura, Hongkong, Cayman Island dan Timor Leste. Sementara BNI di New York, Tokyo, Osaka, Hongkong, Singapura, London, Seoul dan Yangoon. Sejatinya, bank pun terpapar potensi risiko berupa penurunan pendapatan dari komisi (fee-based income) dari transaksi trade finance (ekspor, impor, bank garansi). Padahal pendapatan trade finance itu mampu berkontribusi hingga 40 persen dari total pendapatan dari komisi bank papan atas.
Kedutaan RI di luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan pasar nasional untuk menembus pasar luar negeri.
Tekanan bunga mereda
Setelah menanti delapan bulan, akhirnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI 7 Day Reverse Repo Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen mulai 19 Juli 2019. Sebelumnya suku bunga acuan 6 persen sejak November 2018 yang bertujuan untuk memelihara momen pertumbuhan ekonomi. Australia dan India sebelumnya telah menipiskan suku bunga acuan 25 bps menjadi 1,25 persen dan 5,75 persen.
Mengapa The Fed mengerem kenaikan FFR? Karena penjualan kendaraan di AS turun dari 17,45 juta per Maret 2019 menjadi 16,40 juta per April 2019. Penjualan kendaraan pernah mencapai puncaknya 21,77 juta per Oktober 2001 dan paling rendah 9,05 juta per Februari 2009. Produksi kendaraan juga turun dari 2,46 juta Maret 2019 menjadi 2,42 juta per April 2019. Produksi tertinggi mencapai 9,92 juta per April 2978 dan terendah 1,29 juta per Januari 2009. Penjualan kendaraan salah satu simbol kegairahan sektor riil.
Pengangguran turun dari 3,8 persen per Maret 2019 menjadi 3,6 persen per April 2019. Alhasil, sentimen konsumen melaju dari 97,2 per April 2019 menjadi 102,4 per Mei 2019 lantaran konsumen memandang prospek ekonomi bakal lebih cerah. Namun larangan produk Huawei masuk ke AS bisa jadi bumerang berupa kenaikan tingkat pengangguran.
Perbaikan infrastruktur agaknya salah satu faktor bagi Standard & Poor’s dalam mengerek peringkat utang RI dari BBB- ke BBB dengan prospek stabil dan utang jangka pendek dari A-3 ke A-2.
Ketiga, infrastruktur tetap jadi fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur meliputi bandara, pelabuhan laut, irigasi, jalan tol, jembatan, jalan kereta api termasuk MRT dan kereta ringan (LRT), telekomunikasi dan pembangkit tenaga listrik.
Di mana peringkat infrastruktur kita pada indeks kompetitif global 2017-2018 versi World Economic Forum dari 137 negara? Peringkat 1-10 adalah Hongkong, Singapura, Belanda, Jepang, Uni Arab Emirat, Swiss, Perancis, Korea Selatan, AS dan Jerman. Di BRICS, Brasil peringkat 73, Rusia 35, India 66, China 46 dan Afrika Selatan 61. Di ASEAN, Indonesia peringkat 52, Malaysia 22 dan Thailand 43, Filipina 97, Vietnam 117. Perbaikan infrastruktur agaknya salah satu faktor bagi Standard & Poor’s dalam mengerek peringkat utang RI dari BBB- ke BBB dengan prospek stabil dan utang jangka pendek dari A-3 ke A-2.
Selama ini, pemerintah telah merangkul bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN dan bank papan atas seperti BCA dalam pembiayaan infrastruktur. Namun bank pun dibatasi aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) 30 persen ke BUMN untuk pembangunan seperti infrastruktur, guna menghindari risiko konsentrasi, risiko ketika kredit terkonsentrasi di segmen usaha tertentu.
Karena itu, selain menggandeng swasta (public private partnership), pemerintah perlu lebih menggeber surat utang (obligasi) terutama dalam mata uang lokal seperti Jepang untuk menekan risiko nilai tukar ketika dollar AS menguat. Apalagi pemerintah telah memangkas tarif pajak penghasilan bunga obligasi dari 15 ke 5 persen agar obligasi laris manis.
Keempat, kini terdapat 143 BUMN pada 2018 (dari 115 pada 2017 dan 118 pada 2016). Data Kementerian BUMN 2015-2018 menunjukkan BUMN sanggup menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja dan berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen dan pembayaran non pajak. Total aset BUMN naik dari Rp 5.760 triliun di 2015 menjadi Rp 6.473 triliun (naik 12,38 persen), Rp 7.210 triliun (11,39 persen) dan Rp 8.092 triliun (12,23 persen) pada 2016, 2017 dan 2018.
Total ekuitas naik dari Rp 1.991 triliun menjadi Rp 2.257 triliun (13,36 persen), Rp 2.380 triliun (5,45 persen) dan Rp 2.479 triliun (4,16 persen). Dana pihak ketiga naik dari Rp 2.470 triliun menjadi Rp 2.803 triliun (13,48 persen), Rp 3.207 triliun (14,41 persen) dan Rp 3.219 triliun (0,37 persen). Utang dari Rp 1.299 triliun jadi Rp 1.413 triliun (8,78 persen), Rp 1.623 triliun (14,86 persen) dan Rp 2.394 triliun (47,50 persen). Utang salah satu kiat menambah modal untuk perluas bisnis.
Total aset BUMN naik dari Rp 5.760 triliun di 2015 menjadi Rp 6.473 triliun (naik 12,38 persen), Rp 7.210 triliun (11,39 persen) dan Rp 8.092 triliun (12,23 persen) pada 2016, 2017 dan 2018.
BUMN meraih pendapatan bersih dari Rp 150 triliun pada 2015 menjadi Rp 176 triliun (17,33 persen), Rp 186 triliun (5,68 persen) dan Rp 188 triliun (1,08 persen) pada 2016, 2017 dan 2018. Belanja modal (capex) infrastruktur naik sedangkan non infrastruktur pasang surut. Capex infrastruktur naik dari Rp 144 triliun menjadi Rp 165 triliun (14,58 persen), Rp 268 triliun (62,42 persen) dan Rp 379 triliun (41,42 persen). Capex non infrastruktur pasang surut dari Rp 77 triliun di 2015 menjadi Rp 133 triliun (72,73 persen) di 2016, kemudian turun ke Rp 47 triliun (64,66 persen) di 2017 dan naik lagi ke Rp 108 triliun (129,79 persen) di 2018.
Sementara, kontribusi yang meliputi pajak, dividen dan pembayaran non pajak naik dari Rp 303 triliun pada 2015 menjadi Rp 309 triliun (1,98 persen), Rp 354 triliun (14,56 persen) dan Rp 422 triliun (19,21 persen) pada 2016, 2017 dan 2018.
Artinya, BUMN jadi pilar utama pendorong pembangunan. Untuk itu, BUMN perlu didorong agar lebih profesional, terkemuka dan maju sehingga mampu bersaing di tingkat kawasan dan global. Mendesak dan penting untuk mengakhiri praktik perangkapan posisi komisaris baik pejabat tinggi di kementerian yang merangkap menjadi komisaris di BUMN maupun perangkapan komisaris di dua BUMN. Sungguh sulit bagi satu orang yang merangkap dua posisi dapat berkinerja tinggi secara bersamaan di tengah tantangan yang begitu sengit.
Keuangan syariah
Kelima, kini saatnya pemerintah menggebrak keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Apalagi telah terbentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung di bawah Presiden dan dibentuk melalui Perpres No 91/2016.
Sebagai pakar keuangan syariah, Ma\'ruf dituntut memainkan peran sentral dalam mengembangkan keuangan syariah. Terlebih ia memiliki tiga prinsip: keadilan, keumatan dan kedaulatan sebagaimana diulas di buku The Ma’ruf Amin Way oleh Sahala Panggabean dkk.
Artinya, BUMN jadi pilar utama pendorong pembangunan. Untuk itu, BUMN perlu didorong agar lebih profesional, terkemuka dan maju sehingga mampu bersaing di tingkat kawasan dan global.
Ketiga prinsip itu saling berkaitan untuk ciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan ekonomi didasari ekonomi moral (moral economy) dan punya spirit nilai-nilai keagamaan (ekonomi syariah), kemanusiaan dan keadilan sosial.
Prinsip ekonomi keumatan berisi semangat ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi). Prinsip kedaulatan ekonomi merupakan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Berbekal aneka langkah strategis ini, semua tantangan ekonomi itu dapat dihadapi dengan sigap untuk menyuburkan pertumbuhan ekonomi.
(Paul Sutaryono Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan, Mantan Assistant Vice President BNI)