Kabinet Profesional Menjadi Harapan
Terbentuknya kabinet yang profesional menjadi harapan terbesar publik. Presiden menjadi sosok sentral yang diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan politik dan profesionalisme.
Beberapa hari setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 30 Juni lalu, mulai muncul wacana pembentukan kabinet. Partai politik pendukung Jokowi-Amin pun menyiapkan sosok untuk diusulkan menjadi menteri 2019-2024.
Hasil jajak pendapat Kompas terhadap 525 responden di 17 kota menunjukkan, menteri yang diharapkan adalah yang profesional, berani, dan tegas. Separuh responden (49,3 persen) mengutamakan pribadi yang memiliki kecakapan di bidangnya dan 35 persen lainnya lebih memprioritaskan sosok yang memiliki ketegasan dan keberanian mengambil risiko.
Seperti apa contoh sosok ideal yang dimaksud publik? Dalam jawaban berikutnya, muncul nama tokoh-tokoh yang dianggap publik telah membawa perubahan. Pada posisi pertama, nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut oleh 43,8 persen responden. Sosok berikutnya yang disebut publik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani (9,1 persen responden).
Dari nama kementerian, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga banyak disebut responden.
Dari sisi profesi, akademisi dan praktisi/profesional sama-sama dinyatakan sekitar 35 persen responden sebagai latar belakang calon menteri yang diinginkan. Sementara politisi dan kepala daerah dinyatakan oleh masing-masing 12,5 persen responden.
Terkait usia, bagian terbesar publik (43,24 persen) menyatakan 41-50 tahun sebagai usia ideal seorang menteri, sedangkan 35,8 persen publik menganggap usia 31-40 sebagai usia ideal. Hanya 9 persen yang mengidealkan usia 51 tahun ke atas sebagai menteri.
Ketika dilantik pada 27 Oktober 2014, rata-rata usia menteri untuk Kabinet Kerja Jilid I adalah 53 tahun. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani merupakan menteri termuda yang saat itu berusia 41 tahun. Sementara itu, yang paling senior adalah Menteri Kesehatan Nila Moeloek (65 tahun).
Secara komposisi, ada 17 menteri berusia 51-60 tahun, 11 menteri berusia 41-50 tahun, dan 6 menteri berusia 61 tahun ke atas.
Hasil jajak pendapat Kompas juga menunjukkan, publik berharap presiden dan parpol dapat bekerja sama memilih calon menteri yang bebas korupsi. Namun, hanya separuh bagian responden (51 persen) yang yakin bahwa parpol akan menempatkan calon menteri yang bebas dari kasus korupsi. Sementara 45,3 persen publik tidak yakin hal itu akan terjadi.
Komposisi kabinet
Menteri Kabinet Kerja Jilid I berjumlah 34 yang terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri teknis. Mengacu pada formasi terakhir, dari jumlah tersebut, 20 orang berasal dari profesional non-partai dan 14 lainnya perwakilan parpol. Pembentukan Kabinet Kerja Jilid II diharapkan dapat tetap mempertahankan porsi untuk kalangan nonparpol seperti di Kabinet Kerja Jilid I.
Proporsi di atas sejalan dengan bayangan publik tentang kabinet yang ideal. Sebanyak 75,2 persen responden berpendapat bahwa menteri dari usulan parpol sebaiknya separuh bagian saja atau bahkan kurang dari itu.
Formasi kabinet juga diharapkan tidak terlalu sering dirombak demi kepemimpinan dan eksekusi program yang berkelanjutan.
Hingga saat ini, Jokowi telah enam kali merombak kabinetnya, dengan 14 kementerian mengalami penggantian orang. Delapan dari kementerian yang diduduki menteri dari nonparpol dan enam dari kementerian yang dijabat menteri perwakilan parpol.
Terkait kemungkinan parpol yang pada pemilu lalu ada di posisi politik berbeda, untuk masuk dalam koalisi pemerintah, separuh responden (49,7 persen) menyarankan Presiden Jokowi untuk mengakomodasi dukungan dari oposisi, termasuk usulan menteri yang diajukan.
Namun, terdapat 22,9 persen responden yang berpendapat bahwa langkah merangkul oposisi harus didiskusikan bersama partai koalisi. Sementara 20,4 persen lainnya berpendapat untuk sama sekali tidak mengakomodasi.
Evaluasi kinerja
Menteri yang baik disebut 24,2 persen responden menjadi salah satu faktor keberhasilan kinerja sebuah kementerian. Namun, bagian terbesar responden (50,7 persen) lebih menekankan program yang berkualitas sebagai kunci keberhasilan kementerian.
Sepanjang pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah belum merata di semua sektor. Hasil Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan oleh Litbang Kompas pada 1.200 responden di seluruh Indonesia mengindikasikan adanya k epuasan di bidang hukum turun dari 59,9 (Januari 2015) menjadi 55,3 persen (Oktober 2018). Sementara kepuasan di bidang politik menunjukkan stagnasi kepuasan di kisaran 70 persen.
Di bidang ekonomi, terjadi peningkatan 7 persen dan merupakan yang tertinggi di antara bidang lainnya. Namun, kepuasan di bidang ekonomi selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak beranjak dari kisaran 50 persen.
Di bidang kesejahteraan masyarakat, kepuasan masyarakat di awal masa pemerintahan tercatat 61,1 persen. Pada Oktober 2018, tingkat kepuasan naik 3,7 persen menjadi 64,8 persen.
Joko Widodo akan dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Sebanyak 76,2 persen responden meyakini Jokowi mampu menempatkan sosok terbaik dari sisi profesionalisme dan akomodasi politik untuk menjadi tulang punggung pemerintahannya lima tahun ke depan.