Anies Akan Umumkan Perluasan Area dan Obyek Kendaraan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menilai, pemberlakuan pembatasan kendaraan lewat sistem ganjil genap efektif mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan kendaraan. Karena itu, badan ini mengusulkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan waktu ganjil-genap seperti saat Asian Games 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Perluasan rute lalu lintas dengan sistem ganjil genap hampir pasti akan diterapkan di jalan-jalan arteri Ibu Kota karena tingkat kepadatan kendaraan semakin jenuh.

Tak hanya itu, sistem ganjil genap juga kemungkinan besar akan dikenakan pada kendaraan roda dua atau sepeda motor. Kendaraan jenis ini ditengarai menjadi salah satu sumber kemacetan dan polusi di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Selasa (6/8/2019), di Balai Kota Jakarta, mengatakan, keputusan perluasan ganjil genap akan diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (7/8/2019).

Syafrin tak menyangkal bahwa perluasan area dan jenis kendaraan terjadi karena kemacetan lalu lintas Jakarta yang sudah semakin parah.

Tingkat kepadatan lalu lintas (volume capacity ratio) di hampir semua ruas jalan arteri Ibu Kota, misalnya, sudah jenuh atau di atas 0,7 dari maksimal 1. Adapun rata-rata kecepatan kendaraan pada saat jam sibuk sudah berada di bawah 30 kilometer per jam.

”Kami harus menyimulasikan semua alternatif yang ada, kemudian kami akan tetapkan titik optimum yang terbaik dari dua aspek. Pertama, terkait kinerja traffic (lalu lintas). Kedua, terkait upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Kondisi Jakarta dari aspek kualitas lingkungan sudah sangat memprihatinkan,” ujar Syafrin.

Perluasan area

Dalam diskusi publik ”Perluasan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap”, di Jakarta, Jumat (2/8/2019), Dinas Perhubungan DKI memaparkan rencana perluasan sistem ganjil genap, baik lokasi maupun obyek kendaraan. Namun, waktu penerapan ganjil genap tetap sama dengan sekarang, yakni Senin hingga Jumat dengan dua durasi waktu, yakni pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas kepolisian menghentikan pengemudi kendaraan yang menggunakan mobil berpelat nomor genap di Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta, Senin (15/10/2018). Pemerintah Provinsi DKI memperpanjang aturan pembatasan mobil berpelat nomor ganjil genap hingga 31 Desember 2018.

Sejumlah ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap meliputi Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS Tubun).

Selain itu, Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, DI Panjaitan, Ahmad Yani, HR Rasuna Said, Tomang Raya, Kyai Caringin, Balikpapan, Suryopranoto, Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pramuka, Salemba Raya, dan Kramat Raya.

Perluasan lokasi juga terjadi hingga Jalan Senen Raya, Gunung Sahari, Matraman Dalam, Tambak, Sultan Agung, Galunggung, Sisingamangaraja, Panglima Polim, dan Fatmawati sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang.

Penataan ulang rute

Syafrin mengatakan, penataan ulang rute (re-routing) angkutan umum pasti akan dilakukan untuk mendukung perluasan sistem ganjil genap. Tujuannya agar tidak ada trayek yang tumpang-tindih. Penataan ulang rute juga harus bisa menjangkau kawasan permukiman yang kini belum dilalui transportasi umum.

”Semua trayek existing yang sudah ada kami petakan. Kemudian, kami akan berikan layanan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum. JakLingko justru kami akan lakukan re-routing. Yang terjadi sekarang, kan, trayek-trayek mikrolet, KWK (Koperasi Wahana Kalpika), yang sekarang tumpang-tindih. Ini kami akan lakukan ibarat benang kusut, kami rapikan sehingga coverage area akan lebih diperluas,” tutur Syafrin.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, Senin (20/5/2019).

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyatakan sangat mendukung kebijakan perluasan sistem ganjil genap itu mengingat pergerakan orang di Jabodetabek kini meningkat drastis menjadi 100 juta per hari. Padahal, dua tahun lalu, pergerakan orang hanya 50 juta per hari.

”Bayangin dalam waktu dua tahun saja meningkat luar biasa. Pergerakan orang ini menghasilkan polusi udara. Makanya mulai kami atur, bukan kami larang,” kata Bambang.

Akar masalah

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai, akar permasalahan kemacetan di Jakarta adalah pergerakan sepeda motor. Oleh karena itu, pembatasan pergerakan sepeda motor sangat dibutuhkan.

Berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan DKI, penerapan ganjil genap di Jalan MH Thamrin menemui sejumlah kendala. Hal itu terlihat dari perbandingan data antara Oktober-Desember 2018 dan Januari-Juli 2019.

Jumlah mobil pribadi menurun dari 33,28 persen menjadi 24,87 persen. Namun, jumlah sepeda motor malah meningkat drastis dari 56,74 persen menjadi 72,26 persen.

Pengalihan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum secara khusus pada moda raya terpadu (MRT) pun tak terjadi. Pertumbuhan penumpang tak terjadi signifikan.

Pada April 2019, jumlah penumpang 79.114 orang, tetapi menurun menjadi 72.695 orang pada Mei 2019. Total penumpang MRT meningkat lagi menjadi 81.629 orang pada Juni 2019. Sebagai catatan, MRT melayani rute Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengemudi ojek daring menunggu penumpang di sekitar Stasiun Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, saat jam masuk kerja, Rabu (24/7/2019). Terjadi antrean panjang menjelang stasiun walaupun sudah ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas dan mengarahkan pengemudi ojek daring yang menunggu penumpang.

Melihat kajian itu, Djoko berharap Pemerintah Provinsi DKI dapat bertindak tegas terhadap pengendara motor. Namun, pembatasan pergerakan motor itu juga harus dibarengi dengan perluasan rute angkutan umum.

Dia meyakini, penumpang angkutan JakLingko akan meningkat seiring dengan pembatasan pergerakan sepeda motor. Sebab, sejumlah rute angkutan tersebut telah memasuki kampung-kampung.

”Selama tidak ada pembatasan motor, JakLingko hanya sukses di program, tetapi tidak sukses membawa orang. Selama ini, kan, bagi sopir JakLingko, mau ada atau tidak ada penumpang, yang penting mereka mendapat bayaran setiap bulan. Nilai manfaatnya tidak ada,” tutur Djoko.

Belum sosialisasi

Berdasarkan pantauan Kompas, Selasa sore, saat jam pulang kantor, situasi lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati Raya hingga Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, tampak normal seperti biasanya. Kemacetan lalu lintas terjadi di sekitar Jalan Cipete Raya dan Jalan Haji Nawi Raya.

Berdasarkan informasi yang beredar, sosialisasi mengenai perluasan ganjil genap dilaksanakan mulai hari ini. Namun, dari pantauan Kompas, tak ada petugas dari lembaga berwenang yang menyosialisasikan informasi tersebut.

”Saya enggak dengar adanya sosialisasi itu hari ini. Seperti biasa saja tadi (aktivitas di jalan)," kata Sulis, petugas parkir yang bertugas di sekitar Pasar Cipete, Jalan Fatmawati.