ASEAN Tingkatkan Kerja Sama Pembangunan Kepegawaian
Negara-negara ASEAN meningkatkan kerja sama penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan kepegawaian negara.
Oleh
NIKSON SINAGA
·2 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Negara-negara ASEAN meningkatkan kerja sama penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan kepegawaian negara. Indonesia terus belajar menerapkan pemerintahan berbasis digital. Sementara negara-negara ASEAN lainnya belajar pengelolaan kepegawaian negara dalam jumlah besar dari Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Lokakarya dan Peluncuran Pusat Sumber Daya Kepegawaian ASEAN ke-2: Kelompok Ahli ASEAN Tentang Layanan Sipil, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (6/8/2019) malam. Hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan delegasi negara-negara ASEAN. Acara tersebut diselenggarakan pada 6-9 Agustus.
”Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempromosikan kerja sama, pembangunan kapasitas, dan memperkuat pengelolaan kepegawaian,” kata Bima.
Bima mengatakan, negara-negara ASEAN bekerja sama meningkatkan layanan publik dalam wadah ASEAN Cooperation on Civil Service Matter (ACCSM). ACCSM pun rutin bertemu beberapa kali setiap tahun untuk bertukar informasi, inovasi, dan penyelenggaraan manajemen publik.
Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempromosikan kerja sama, pembangunan kapasitas, dan memperkuat pengelolaan kepegawaian.
”Kerja sama yang ditekankan saat ini adalah pertukaran para pakar di bidang kepegawaian negara. Karena itu, kami meluncurkan aplikasi bebasis web untuk mempermudah pertukaran pakar,” kata Bima.
Bima mengatakan, negara-negara ASEAN secara khusus mempelajari perekrutan pegawai negeri sipil di Indonesia yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Dalam satu kali perekrutan, BKN harus menyeleksi 3,5 juta peserta. ”Itu jumlah yang sangat besar dan membutuhkan manajemen yang baik,” ujar Bima.
Itu jumlah yang sangat besar dan membutuhkan manajemen yang baik.
Sementara itu, kata Bima, Indonesia pun terus belajar menerapkan pemerintahan berbasis digital. Negara-negara di ASEAN umumnya sudah menerapkan pemerintahan elektronik atau e-goverment. Layanan publik juga hampir semuanya berbasis digital. Indonesia pun terus berupaya untuk menerapkan e-goverment.
Musa Rajekshah mengatakan, pengelolaan kepegawaian merupakan salah satu kunci untuk penyelenggaraan layanan publik yang baik. Karena itu, ia berharap agar pertemuan ACCSM bisa menjadi wadah untuk pertukaran informasi, inovasi, dan praktik manajemen pelayanan publik.
”Kita juga harus bisa menciptakan pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien. Birokrasi yang panjang harus dipangkas, tetapi harus tetap mengedepankan prinsip pengawasan,” ujarnya.
Musa mengatakan, pertemuan itu bisa menjadi media untuk menjembatani ketimpangan pengelolaan kepegawaian hingga di daerah-daerah. Ia berharap para pakar dari tiap negara bisa bertukar informasi dan ilmu pengetahuan.