Potensi Lonjakan Pengguna Sepeda Motor Harus Diantisipasi
Perluasan area ganjil-genap yang mulai berlaku pada 9 September berpotensi menambah pengguna sepeda motor di Ibu Kota dalam jumlah besar.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO / STEFANUS ATO / AGUIDO ADRI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perluasan area ganjil-genap yang mulai berlaku pada 9 September berpotensi menambah pengguna sepeda motor di Ibu Kota dalam jumlah besar. Peralihan dari mobil pribadi ke kendaraan roda dua ini harus diantisipasi sejak awal agar tidak menambah kemacetan di 16 ruas jalan ganjil-genap yang baru. Pemerintah DKI diminta mulai memprioritaskan penambahan armada dan memperluas layanan transportasi umum.
Prediksi lonjakan pengguna sepeda motor ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan DKI, penerapan ganjil-genap di Jalan MH Thamrin menemui sejumlah kendala. Hal itu terlihat dari perbandingan data Oktober-Desember 2018 (perhelatan Asian Para Games 2018) dan Januari-Juli 2019.
Jumlah mobil pribadi menurun dari 33,28 persen menjadi 24,87 persen. Namun, jumlah sepeda motor malah meningkat drastis dari 56,74 persen menjadi 72,26 persen.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu (7/8/2019), di Balai Kota Jakarta, mengatakan, lonjakan pengguna sepeda motor itu tentu perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penertiban lalu lintas akan mengarah pada kanalisasi sepeda motor pada masa depan.
”Memang, pada saat tertentu itu sepeda motor kurang tertib dalam menggunakan lajur. Sepeda motor akan kami arahkan menggunakan lajur paling kiri sehingga aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna sepeda motor bisa kami jamin,” ujar Syafrin.
Sebelumnya, Dishub mengumumkan perluasan area ganjil genap di Ibu Kota yang berlaku 9 September. Total ada 25 ruas jalan arteri yang diterapkan sistem ganjil-genap. Selain perluasan area, waktu pelaksanaan ganjil-genap pun diperpanjang satu jam.
Sosialisasi aturan baru itu akan dimulai 7 Agustus hingga 8 September 2019. Adapun uji coba pada 12 Agustus hingga 6 September 2019.
Antisipasi macet
Syafrin tak memungkiri bahwa perluasan ganjil-genap ini akan menimbulkan kemacetan di jalur-jalur alternatif. Untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, pihaknya akan mengatur durasi waktu lampu lalu lintas. Dishub akan memantau kemacetan di jalur-jalur alternatif lewat kamera pemantau (CCTV) yang terhubung dengan command center (CC) room Dishub.
”Pada titik kemacetan yang sudah diatur dengan traffic control system atau lampu lalu lintas, kami akan lakukan pengaturan secara otomatis terhadap peningkatan traffic di jalan,” ucap Syafrin.
Sementara itu, untuk jalur-jalur alternatif yang tidak memiliki lampu lalu lintas, Syafrin akan menempatkan petugas Dishub untuk mengatur lalu lintas di lokasi tersebut.
Akar masalah
Dihubungi terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai, perluasan ganjil-genap dinilai belum menyentuh akar permasalahan kemacetan Ibu Kota. Padahal, telah disebut dalam kajian Dishub, populasi sepeda motor sangatlah besar.
Hal serupa dinyatakan pakar transportasi dari Universitas Trisakti Jakarta, Fransiskus Trisbiantara. Menurut Trisbiantara, jika tak ada pembatasan pergerakan sepeda motor, kemacetan di Ibu Kota tak akan pernah terurai.
”Solusi (perluasan ganjil-genap) ini bisa fatal kalau pergerakan sepeda motor tak dibatasi. Akan terjadi lonjakan pengendara sepeda motor, shifting ke ojek online. Jumlah sepeda motor meningkat drastis dan malah tambah macet,” katanya.
Lebih jauh, menurut Trisbiantara, pemerintah juga harus memperhatikan penambahan armada dan perluasan layanan transportasi umum. ”Harus disertai keseriusan pembenahan dan penambahan angkutan umum. Armada Transjakarta harus ditambah secara drastis,” katanya.
Perluasan
Menyikapi hal itu, PT Transjakarta menargetkan untuk mengoperasikan enam trayek baru dengan jumlah armada masing-masing trayek 20-30 kendaraan Mikrotrans. Namun, keberhasilan dari realisasi itu juga bergantung kesiapan operator.
”Karena ini bukan pakai armada kami sendiri. Ini yang armada bus kecil (Mikrotrans). Kalau untuk bus sedang paling cepat enam bulan, tetapi prosesnya sudah kami mulai," ucap Achmad Izzul, Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta.
Kebijakan ini, lanjut Achmad, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Saat instruksi itu dikeluarkan, PT Transjakarta juga sudah melakukan klik untuk belanja 310 bus sedang.
Untuk jangka panjang, PT Transjakarta menargetkan akan menambah 16 trayek Mikrotrans atau angkutan kota JakLingko hingga akhir tahun 2019. Artinya, pada akhir 2019, ada 63 trayek Mikrotrans yang beroperasi dan menjadi kendaraan pengumpan yang menjemput pelanggan hingga kawasan perumahan warga.
”Jumlah Mikrotrans saat ini sekitar 1.100 unit. Targetnya menjadi 1.441 unit sampai akhir tahun. Artinya, warga dari rumah sudah tidak usah bawa kendaraan pribadi. Apalagi, JakLingko ini gratis,” katanya.