Rancang Ulang Tata Kelola PLN

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani memberikan penjelasan kepada wartawan seusai pertemuan dengan anggota DPR Komisi VII di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Pertemuan tersebut terkait dengan padamnya aliran listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/4019) lalu di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sripeni menyampaikan bahwa pemulihan telah sepenuhnya dilakukan dan pihaknya meminta waktu untuk melakukan investigasi mengenai penyebab kejadian padamnya listrik tersebut.KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)06-08-2019

JAKARTA, KOMPAS

Investigasi menyeluruh yang melibatkan pakar atau akademisi yang ahli dalam bidang ketenagalistrikan akan dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun, waktu yang diperlukan belum dapat dipastikan karena kompleksitas yang mewarnai persoalan padam listrik pada Minggu (4/8/12019).

Nantinya, hasil investigasi tidak hanya mengungkap penyebab utama listrik mati, namun juga perbaikan kinerja dan prosedur PLN. Terkait hal ini, PLN menyusun program untuk membangun keandalan jaringan sistem Jawa-Bali yang meliputi pembangkit, transmisi, dan gardu induk.

Di sisi lain, ada saran agar tata kelola PLN dirancang ulang dan diawasi badan independen.

Kompleksitas kelistrikan Jawa-Bali tercermin dari sistem yang mencakup 250 pembangkit listrik, 500 gardu induk, 5.000 kilometer (km) sirkuit transmisi 500 kilovolt (KV), dan 7.000 km transmisi 150 KV.

“Kami sampaikan ke Komisi VII, kami mohon waktu untuk melakukan langkah asesmen dan investigasi. Kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi secara kepada komisi VII,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani kepada wartawan, seusai pertemuan tertutup dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Dari temuan awal, gangguan terjadi pada transmisi tegangan tinggi 500 KV di Ungaran, Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya, diduga kabel terkena pohon. Gangguan itu membuat listrik mati di Jabodetabek, sebagian Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Namun, Sripeni tidak mengonfirmasi dugaan penyebab tersebut.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pedagang di Pusat Elektronik Glodok, Tamansari, Jakarta Barat melayani pembeli dalam kondisi mati lampu, Minggu (4/8/2019). Aktivitas perdagangan di pusat elektronik Glodok turut terimbas listrik mati yang melanda kawasan Jakarta.KOMPAS/RIZA FATHONI (RZF)04-08-2019

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, penyebab padam listrik mesti ditemukan dan dituntaskan. Ia juga menyarankan sejumlah langkah, antara lain menambah pembangkit listrik di wilayah Jawa bagian barat.

Adapun analis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Elrika Hamdi, berpendapat, pelaksanaan audit terhadap PLN mesti meliputi aset pembangkit dan jaringan, tata kelola dan operasi, serta perencanaan PLN. Audit secara keseluruhan untuk mengecek kesehatan sistem kelistrikan.

Selain audit, menurut Elrika, tata kelola PLN perlu dirancang ulang. Keberadaan badan independen untuk mengawasi perencanaan dan operasional jangka panjang dibutuhkan dalam sistem kelistrikan yang minim persaingan, seperti PLN di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan, Komisi VII fokus pada tiga hal, yakni sumber masalah, langkah investigasi untuk mencari penyebab, dan memastikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Komisi VII juga mengawasi pembenahan jangka panjang PLN.

Adapun anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Bara K Hasibuan mengatakan, investigasi tidak hanya untuk mengetahui penyebab mati listrik, tetapi juga melihat penyebab ketiadaan rencana cadangan. Sebab, peristiwa itu tidak hanya menyangkut kepentingan masyarakat, namun juga memperlihatkan kerentanan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, listrik merupakan bagian infrastruktur industri. Listrik mati membuat kinerja industri terganggu.

"Yang terganggu bukan hanya industri kecil menengah, tetapi juga industri pemrosesan yang bergerak 24 jam seperti industri kimia," kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, sejumlah pelaku industri telah melaporkan kerugian akibat listrik padam. "Di sektor industri, mati (listrik) selama delapan jam itu cukup besar kerugiannya, kurang lebih Rp 300 miliar di sektor kimia saja," katanya.

Hingga Selasa, beberapa pabrik kimia belum beroperasi. Alasannya, memulai kembali proses produksi bukan hal yang mudah dan seketika.

Sripeni menyebutkan, ada 21,9 juta pelanggan yang terkena dampak listrik mati pada Minggu. Adapun nilai kompensasinya diperkirakan mencapai Rp 839 miliar.

ada 21,9 juta pelanggan yang terkena dampak listrik mati

Cadangan

Wapres Kalla menyebutkan, cadangan pasokan listrik di DKI Jakarta hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan minimal 30 persen. Ia membandingkan dengan Singapura yang memiliki cadangan listrik 100 persen sehingga pemeliharaan atau perbaikan tidak mengganggu layanan bagi konsumen.

Setiap tahun, tambah Wapres Kalla, mesti dibangun pembangkit listrik untuk menghasilkan 6.000 MW atau setiap lima tahun sebesar 30.000 MW. Penambahan ini akan memenuhi kebutuhan listrik akibat pertumbuhan jumlah penduduk, industri, dan perekonomian. (CAS/NAD/KRN/INA/FER)