Kepala BNPB Doni Monardo meminta pembangunan rumah dan area pertanian tahap ketiga bagi penyintas bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, senilai Rp 161 miliar segera dituntaskan.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo meminta pembangunan rumah dan area pertanian tahap ketiga bagi penyintas bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, segera dituntaskan. Pihaknya telah mengucurkan dana Rp 161 miliar untuk pembangunan 892 rumah dan pembukaan ladang.
”Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana letusan Gunung Sinabung harus dituntaskan. Ini sangat penting karena menyangkut kehidupan dan penghidupan korban bencana letusan Sinabung,” kata Doni dalam rapat penanganan bencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (8/8/2019). Hadir dalam acara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sumut.
Doni mengatakan, penanganan bencana Sinabung yang sudah terjadi sejak 2010 merupakan salah satu fokus mereka di Sumut. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan mitigasi bencana khususnya gempa, banjir, dan longsor yang mengancam Sumut.
Pembangunan rumah dan ladang untuk penyintas bencana letusan Sinabung dilakukan dalam tiga tahap. Program ini untuk merelokasi warga yang sebelumnya bermukim di kaki Gunung Sinabung ke tempat yang aman.
Pada tahap pertama, pemerintah merelokasi 370 keluarga ke Siosar, Kecamatan Merek, pada 2015. Tahap kedua, ada 1.863 keluarga yang diberikan uang bantuan untuk membangun rumah dan membeli ladang secara mandiri pada 2016-2018. Untuk tahap ketiga akan dibangun 892 rumah di Siosar.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah menjelaskan, mereka telah mentransfer Rp 161 miliar kepada Pemkab Karo untuk pembangunan rumah dan pembukaan ladang tahap ketiga bagi 892 keluarga penyintas sejak Desember 2018. Agustus ini akan dilakukan peletakan batu pertama. ”Namun, pekerjaan harus tetap dilakukan tanpa harus menunggu acara peletakan batu pertama,” katanya.
Kepala BPBD Kabupaten Karo Martin Sitepu mengatakan, pembangunan rumah dan pembukaan ladang tahap ketiga sudah mulai mereka lakukan. ”Kami sudah menentukan pemenang tender pengerjaan proyek tersebut. Kami juga sudah menyelesaikan pembersihan lahan,” kata Martin.
Martin mengatakan, mereka optimistis bisa menyelesaikan pembangunan rumah paling lama Desember 2019. Pembangunan rumah itu mendesak karena para penyintas saat ini tinggal terpisah di sejumlah rumah sewa bantuan pemerintah. Para penyintas itu berasal dari Desa Kuta Gugung, Sigaranggarang, Sukanalu, dan Mardinding.
Martin menyatakan, program relokasi tahap ketiga ini diharapkan tidak bermasalah lagi seperti relokasi tahap kedua yang dilakukan secara mandiri dengan memberikan uang Rp 110 juta per keluarga kepada penyintas. Para penyintas diminta mencari tapak rumah, membangun rumah, dan membeli ladang. ”Namun, ada 131 pembangunan rumah yang masih terbengkalai hingga saat ini,” katanya.
Ada 131 pembangunan rumah yang masih terbengkalai hingga saat ini.
Martin mengatakan, mereka akan mendampingi para penyintas yang rumahnya masih terbengkalai. Pembangunan itu terbengkalai karena bermasalah dengan pengembang perumahan. Pemerintah daerah akan membantu warga menuntut pengembang secara hukum agar menyelesaikan pembangunan tersebut.
Meskipun dilakukan secara mandiri, banyak penyintas yang patungan membeli lahan dan membangun rumah di satu kompleks. Pembangunan itu pun didampingi pemerintah daerah.