Usulan Menteri dari PDI-P Kewenangan Megawati

Usulan menteri dari PDI-P untuk masuk dalam kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, tidak akan dibahas dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019) hingga Sabtu (10/8).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghiasi salah satu ruangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, yang menjadi lokasi Kongres V PDI-P, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI-P akan dibuka hari ini (8/8/2019).

DENPASAR, KOMPAS — Desain kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, 2019-2024, turut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019) hingga Sabtu (10/8), di Denpasar, Bali.

Sementara mengenai kader PDI-P yang direkomendasikan untuk masuk dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak akan dibahas selama kongres. Hal tersebut merupakan kewenangan khusus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan akan didiskusikan dalam pertemuan dengan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di arena Kongres V PDI-P, di Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019), mengatakan, sejumlah kriteria dan agenda strategis yang perlu diselaraskan dalam kabinet periode berikutnya akan dibahas dalam kongres. Gagasan tersebut diwujudkan dalam struktur atau desain kabinet.

”Kami lebih banyak berbicara tentang bagaimana desain kabinet yang membumikan Pancasila dengan jalan Trisakti,” ujar Hasto.

Desain kabinet di antaranya berisi soal jenis kementerian, agenda strategis, dan skala prioritas program yang perlu dilaksanakan.

Baca juga: Merawat Pancasila Melalui Budaya

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kanan), Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat (tengah), dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menari bersama 50 penari gandrung asal Banyuwangi yang membawakan Tari Gandrung Kembang Menur untuk menyambut para peserta Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Rabu (7/8/2019).

Untuk membangun kedaulatan politik, misalnya, perlu peran kementerian luar negeri. Agenda strategisnya adalah membangun perdamaian dunia. Kemudian pada ranah ekonomi, partai juga akan memerhatikan kementerian di bidang perekonomian dan badan usaha milik negara (BUMN). Sejumlah instansi itu perlu melaksanakan politik ekonomi negara yang tidak bertujuan membentuk meraup keuntungan bagi segelintir pihak.

”Kementerian di bidang ekonomi dibentuk sesuai dengan perintah konstitusi, harus mengabdi dan menjabarkan seluruh tujuan bernegara,” kata Hasto.

Baca juga: Kongres V PDI-P, Regenerasi dan Rekonsiliasi

Ketua Tim Pengarah (steering committee) Kongres V PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pembahasan tersebut akan dilaksanakan dalam lima komisi secara terpisah.

Komisi I tentang Ideologi dan Trisakti, Komisi II tentang Politik Legislasi, dan Komisi III tentang Kebudayaan. Ada pula Komisi IV tentang Pemilu dan Komisi V tentang Tata Kelola Partai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana lokasi pelaksanaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI-P akan dibuka hari ini, Kamis (8/8/2019).

Usulan menteri

Sementara mengenai kader PDI-P yang direkomendasikan untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Amin, Hasto mengatakan, partai memang berkepentingan untuk menempatkan kadernya pada sejumlah posisi strategis di kabinet. Akan tetapi, urusan personel yang akan ditunjuk atau diajukan untuk masuk dalam kabinet tidak akan dibahas di dalam kongres.

”Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan menyampaikan (usulan menteri) kepada Presiden Joko Widodo,” kata Hasto.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia melanjutkan, dialog Megawati dan Jokowi mengenai siapa kader PDI-P yang pantas masuk dalam kabinet digelar di Istana Batu Tulis, Bogor.

Istana Batu Tulis pernah menjadi pondok peristirahatan presiden pertama Soekarno sekaligus ayah dari Megawati. Di Istana Batu Tulis, Megawati dan Jokowi secara berkala bertemu dan berdialog. Tempat ini juga bersejarah dalam pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014.

Baca juga: Regenerasi di PDI-P, Puan Maharani: Ibu Mega Tahu Momentum Paling Pas

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, keselarasan personel dan program partai dengan pemerintahan Jokowi-Amin amat diperlukan. Ini pula yang mendorong penyelenggaraan Kongres V PDI-P dipercepat. Semula, kongres direncanakan pada April 2020.