42,8 Persen Responden Setuju Prabowo Bergabung dengan Pemerintah

Berdasarkan hasil survei Cyrus Network, 42,8 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo mengajak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, wakil presiden terpilih periode 2019-2024 Ma’ruf Amin, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (dari kiri ke kanan) hadir dalam pembukaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga survei Cyrus Network melakukan survei nasional pada 22-28 Juli 2019 untuk melihat tanggapan masyarakat terkait dinamika politik pasca-Pemilu 2019. Berdasarkan hasil survei, 42,8 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo mengajak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah.

Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan, metode survei yang digunakan Cyrus Network ialah multistage random sampling dengan mengambil sampel dari 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 3 persen.

”Berdasarkan hasil survei ini, sebanyak 42,8 persen responden mengatakan, Jokowi perlu mengajak Prabowo untuk bergabung dengan pemerintah. Sebanyak 22,3 persen mengatakan tidak perlu dan sisanya menjawab sangat perlu, sangat tidak perlu, dan tidak menjawab,” ucapnya dalam acara Rilis Survei Nasional Cyrus Network Agustus 2019, di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Sufmi Dasco, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo, dan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Rilis Survei Nasional Cyrus Network Agustus 2019 di Jakarta, Jumat (9/8/2019). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Sufmi Dasco, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo, dan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat.

Selain itu, Eko menjelaskan, sekitar 63 persen responden mengapresiasi pertemuan Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019). Kemudian, sebanyak 57,5 persen responden mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk rekonsiliasi antartokoh.

”Sebanyak 45,8 persen responden juga setuju bila Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebagian besar masyarakat juga tidak mempermasalahkan apabila PAN, PKS, dan Partai Demokrat turut bergabung dengan pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Hasan mengatakan, sebagian besar responden menginginkan agar Prabowo bergabung dalam pemerintah karena masyarakat sudah lelah dengan polarisasi yang terjadi selama 2014-2019.

”Masyarakat sudah lelah saling berselisih dengan dihantam isu-isu terkait SARA serta hoaks yang merebak selama lima tahun belakangan ini. Oleh sebab itu, mereka ingin agar kubu Jokowi maupun Prabowo bisa bersatu kembali,” ujarnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bertemu dengan rival politiknya dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). Dalam pertemuan itu, Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi karena terpilih kembali sebagai presiden periode 2019-2024.

Terkait potensi gemuknya koalisi pemerintah, Hasan mengatakan, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih partai mana yang mungkin masuk dalam koalisi pemerintah. Ia menjelaskan, seharusnya partai-partai ini juga jangan menjadi penghambat program kerja pemerintah untuk lima tahun yang akan datang.

”Jokowi tentunya juga memiliki pertimbangan terkait nama-nama figur yang sesuai dengan kriterianya untuk mengisi kabinet meskipun figur ini berasal dari luar pemerintah,” ucapnya.

Bahan pertimbangan

Dasco menjelaskan, nantinya hasil survei ini akan menjadi bahan pertimbangan Gerindra, apakah akan bergabung dengan pemerintah. Apalagi, selama beberapa hari ini, Prabowo juga telah hadir dalam Kongres V PDI-P yang berlangsung di Bali.

”Hasil survei ini akan kami tunjukkan kepada Prabowo. Nantinya, beliau yang akan memutuskan sikap partai,” lanjutnya.

Menurut Dasco, untuk saat ini Gerindra telah menawarkan sejumlah konsep yang diusung partai selama masa kampanye lalu. Ia berharap, konsep ini juga bisa menjadi masukan untuk kabinet pemerintah nantinya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, seusai menyerahkan laporan dugaan kecurangan ke Bawaslu, di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

”Kami telah menawarkan konsep terkait ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Nantinya, biar Jokowi yang memutuskan apakah akan menerima konsep tersebut atau tidak,” katanya.

Menanggapi hasil survei ini, Bambang menyebutkan, silaturahmi antarelite parpol merupakan hal yang baik untuk persatuan bangsa. Ia menjelaskan, setiap partai berhak mengajukan nama tokoh sebanyak-banyaknya untuk dijadikan kandidat menteri.

”Setiap parpol berhak mengajukan nama calon menteri. Namun, jangan sampai ada tekanan terhadap Jokowi. Biarkan Jokowi yang nantinya memilih nama-nama yang cocok untuk masuk kabinet,” ucap Bambang.