PDI-P Targetkan Kembali Jadi Pemenang Pemilu dan Pilkada Serentak
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan kemenangan besar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Kemenangan tersebut dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan kemenangan besar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak. Kemenangan itu dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Perumus pada Komisi Pemenangan Elektoral dalam Pilkada dan Pemilu Kongres V PDI-P Arif Wibowo, di sela-sela sidang komisi, menjelaskan, partai menargetkan kemenangan dalam Pilkada 2020. PDI-P mengincar kemenangan minimal pada setengah dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada.
”Dari total kemenangan tersebut, kami juga menargetkan bahwa 75 persen pemenang adalah kader PDI-P,” kata Arif, di Ruang Rama Sita, Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Jumat (9/8/2019).
Ia optimistis target tersebut bisa dicapai. Hampir semua daerah yang dimenangkan PDI-P pada Pemilu 2019 berpotensi kembali meraih kemenangan pada Pilkada 2020.
Pada Pemilu 2019, PDI-P unggul di lebih dari 10 provinsi, antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan DKI Jakarta. Selain itu, kemenangan juga diraih di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku juga merupakan daerah-daerah yang dimenangkan.
”Kami juga ingin hattrick pada Pemilu 2024,” ujar Arif. Kader PDI-P diproyeksikan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden lima tahun mendatang. Selain itu, partai juga mematok perolehan minimal 147 kursi di DPR.
Pimpinan sidang Komisi Pemenangan Elektoral dalam Pilkada dan Pemilu Kongres V PDI-P, Bambang Wuryanto, mengatakan, kemenangan ketiga setelah dua kali berturut-turut pada Pemilu 2014 dan 2019 ditujukan agar ada kesinambungan program pembangunan. Dasar-dasar pembangunan yang diletakkan Presiden Joko Widodo selama dua periode harus dilanjutkan pada masa berikutnya.
”Selama ini problem pokok di negara kita adalah program pembangunan yang tidak berkesinambungan,” kata Bambang. Tanpa kemenangan kader PDI-P di level nasional, kemungkinan besar arah pembangunan selama 2014-2024 nantinya akan kembali bergeser.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri setelah dikukuhkan semalam pun mengungkapkan, dalam masa jabatan periode 2019-2024 ia menargetkan transformasi partai menjadi partai pelopor. Kepeloporan yang dimaksud tidak hanya menjadi lebih unggul dalam segala aspek dibandingkan dengan partai politik lain.
Akan tetapi, PDI-P juga harus menjadi alat perjuangan yang mampu menuntun bangsa menentukan tujuan atau fokus pembangunan dalam jangka panjang, yaitu 50-100 tahun ke depan.
Arif mengatakan, untuk mencapai target tersebut, kader harus mulai bergotong royong berdasarkan tiga pilar partai. Sejumlah daerah yang dipimpin kader PDI-P dan memiliki kursi banyak di legislatif perlu bersinergi. Tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga mulai saat ini.
”Mereka yang ada di eksekutif, legislatif, ataupun struktur partai harus mulai mengorganisasikan rakyat, membuat kebijakan prorakyat, dan membentuk komunitas-komunitas juang,” ucapnya.
Keserentakan
Di samping menetapkan target kemenangan, Komisi Pemenangan Elektoral dalam Pilkada dan Pemilu Kongres V PDI-P juga merekomendasikan pengubahan desain pemilu. Arif mengatakan, usulan tersebut adalah memisahkan pemilu serentak ke dalam dua kelompok.
Kelompok pertama, pemilihan presiden dan dewan perwakilan daerah (DPD) dilaksanakan secara bersamaan. Kontestasi pada kedua pemilihan itu memiliki kesamaan, yaitu berbasis perorangan.
Adapun kelompok kedua, pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara bersamaan. Pengelompokan dilakukan berbasis aspek kepartaian.
Rekomendasi itu nantinya akan menjadi pedoman bagi para kader PDI-P di DPR. ”Sudah pasti dong karena sekarang kami sedang mendorong perubahan UU Pemilu dibarengi dengan perubahan UU Parpol,” kata Arif.
Akan tetapi, usulan lain juga masih terbuka. Menurut Bambang, pilkada dan pemilu serentak bertujuan untuk meluruskan garis komando. Contohnya, jika gubernur, bupati, wali kota diangkat pada periode yang sama, kebijakan yang dihasilkan pun bisa sejalan.
”Harapannya, dengan keserentakan itu, pembangunan sistem pemerintahan pascareformasi ini memiliki desain yang menyambung,” kata Bambang.
Sejumlah masalah yang muncul pada Pemilu 2019 terjadi karena praktik tersebut baru pertama kali diterapkan. Ke depan, perlu ada evaluasi dan perbaikan agar persiapan pilkada dan pemilu serentak dapat diselenggarakan secara lebih baik.