PDI-P Minta Jatah Lebih dari 10 Menteri

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri seusai memberikan keterangan setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2019-2024 dalam rapat pleno Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati terpilih secara aklamasi oleh 34 DPD dalam rapat pleno. Pengambilan sumpah sebagai ketua umum berlangsung tertutup.

DENPASAR, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah membahas dan menentukan sejumlah calon menteri yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Hampir dipastikan, jumlahnya mengambil porsi terbesar dalam komposisi kabinet 2019-2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019), menjelaskan, nama calon menteri yang akan diajukan untuk mengisi kabinet telah dibahas secara internal dalam rapat terbatas. Saat ini sejumlah calon telah ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sejumlah nama itu tidak dibicarakan dalam Kongres V PDI-P. Akan tetapi, Puan memberikan sinyal bahwa secara kuantitas, calon dari partai pemenang pemilu itu akan mengambil porsi terbesar dalam komposisi kabinet.

”Ya, lebih dari 10 (calon menteri) lah. Kan, kemarin Presiden bilang bahwa insya Allah PDI-P akan mendapatkan posisi lebih banyak karena merupakan partai pemenang pemilu,” kata Puan.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (dua dari kiri) berkunjung ke kantor redaksi harian Kompas, Selasa (6/8/2019).

Saat berpidato sebelum pembukaan Kongres V PDI-P, Megawati memang menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan jatah menteri terbanyak di dalam kabinet. Permintaan tersebut dikabulkan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan kongres.

Baca juga : Usulan Menteri dari PDI-P Kewenangan Megawati

Puan menambahkan, pembicaraan tersebut bukan sekadar urusan bagi-bagi jabatan. Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P berhak mendapatkan porsi terbanyak.

Megawati memang menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan jatah menteri terbanyak di dalam kabinet. Permintaan tersebut dikabulkan Presiden Jokowi

Selain itu, PDI-P, lanjut Puan, juga berkomitmen mempertanggungjawabkan suara rakyat melalui kebijakan yang pro kepada mereka dari posisi tersebut.

Serahkan ke Presiden

Anggota Koalisi Indonesia Kerja yang lain enggan meminta posisi menteri secara lugas, salah satunya Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak akan mengajukan jatah menteri. Ia menyerahkan urusan tersebut kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan kabinet.

”Kami tergantung pada Presiden saja. Jika dia membutuhkan dari Nasdem, boleh. Akan tetapi, kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa,” kata Surya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri ke kanan) menghadiri acara pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali, Kamis (8/8/2019).

Nasdem juga mengklaim tidak mengincar posisi khusus. Tidak ada syarat tertentu yang ditetapkan dalam mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca juga : Giliran Elite PKB Bertemu Jokowi

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya juga menyerahkan urusan kabinet kepada Presiden. ”Presiden tahu yang terbaik,” kata Hanif.

Sebelumnya, santer pula kabar bahwa PKB sudah mengajukan sejumlah nama untuk dicalonkan sebagai menteri. Namun, Hanif menampik.