Sekretariat ASEAN Tetap Jadi Lembaga Koordinasi

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta. Gedung yang terdiri atas dua menara, masing-masing terdiri dari 16 lantai, itu diresmikan Presiden Joko Widodo, Kamis (8/8/2019). Peresmian gedung baru bersamaan dengan peringatan ulang tahun ke-52 ASEAN.

JAKARTA, KOMPAS — Kondisi Asia Tenggara membuat Sekretariat ASEAN hanya bisa tetap menjalankan peran sebagai lembaga koordinasi antarpemerintah. Lewat peran itu, Sekretariat ASEAN telah membawa berbagai kemajuan di kawasan.

ASEAN merayakan hari jadi ke-52 tahun, Kamis (8/8/2019). Perayaan hari jadi itu ditandai dengan peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, gedung baru Sekretariat ASEAN terdiri dari dua menara dan satu podium. Setiap menara terdiri dari 16 lantai dan podium lima lantai. Berdiri di lahan 1,1 hektar, total luas bangunan mencapai 4,99 hektar.

Gedung itu dilengkapi 30 ruangan pertemuan. Ada pula ruangan untuk setiap negara anggota. Dengan ruangan seperti itu, diharapkan pertemuan-pertemuan ASEAN dapat dilakukan di gedung baru. Dialog antarnegara anggota ASEAN juga diharapkan lebih mudah karena masing-masing punya ruangan di gedung baru.

Ketua Kajian ASEAN di The Habibie Center Ahmad Ibrahim Almutaqqi mengatakan, Sekretariat ASEAN memang harus terus beradaptasi dan berinovasi. Sebab, kondisi mutakhir memang terus berubah dan menghadirkan tantangan serta ancaman baru. Walakin, ASEAN harus tetap dalam koridor sebagai lembaga antarpemerintah.

”Sulit membayangkan anggota (ASEAN) mengadopsi model Uni Eropa, di antaranya mereka menyerahkan sebagian kedaulatan kepada lembaga supranasional di tingkat ASEAN,” katanya.

Kedaulatan masalah sensitif di Asia Tenggara. Sebab, negara-negara anggota ASEAN harus memperjuangkan kedaulatan mati-matian dari para penjajah Eropa. Karena itu, prinsip tidak saling mengintervensi amat diutamakan di ASEAN.

Baca juga: ASEAN Harus Jadi Magnet Kerja Sama

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi secara simbolis memberikan kunci gedung baru Sekretariat ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi saat peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Peneliti senior ISEAS Yusof Ishak Institute, Moe Thuzar, mengatakan bahwa beberapa keputusan di ASEAN mencerminkan kelenturan prinsip tidak saling mengintervensi. ”Misalnya, banyak inisiatif bilateral dan subregional dijalankan kala Indonesia belum meratifikasi Kesepakatan Pengendalian Polisi Asap Lintas Negara ASEAN. Contoh lain, kala junta Myanmar berkeberatan menerima bantuan kemanusiaan setelah topan Nargis pada 2008, ASEAN menjadi penengah dan penjembatan untuk membuka pintu,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal ASEAN, kata Moe, dapat menyediakan rekomendasi dan masukan untuk dipertimbangkan para pemimpin ASEAN. Sementara Sekretariat ASEAN berperan penting dalam menyediakan dukungan administratif dan kelembagaan untuk memfasilitasi keputusan penting yang dibuat anggotanya.

Ia sepakat ASEAN tidak akan mengikuti jejak UE. ASEAN membangun masyarakat ASEAN dalam kerangka kerja antarpemerintah. ASEAN akan mencari cara integrasi melalui metode yang dikenal sebagai ASEAN Way.

Sulit membayangkan anggota (ASEAN) mengadopsi model Uni Eropa, di antaranya mereka menyerahkan sebagian kedaulatan kepada lembaga supranasional di tingkat ASEAN.

Terbatas

Peningkatan kapasitas juga harus dilakukan. Ibrahim menyebut ASEAN sangat kekurangan staf dan anggaran. Untuk mengurus lebih dari 650 juta warga Asia Tenggara, ASEAN hanya punya 200 staf. ”Bandingkan dengan Indonesia yang punya lebih dari 4 juta ASN (aparatur sipil negara) untuk mengurus 260 juta orang. Tentu saja tambahan staf membutuhkan tambahan dana,” kata Ibrahim.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Andrew Mantong, mengatakan, peningkatan kapasitas ASEAN tidak hanya dibebankan kepada sekretariat. Para wakil tetap negara anggota juga didorong lebih aktif berperan dalam menyikapi situasi mutakhir. Sebab, mereka adalah perwakilan para pengambil keputusan, sementara sekretariat adalah fasilitator.

Hal itu konsekuensi dari proses pengambilan keputusan di ASEAN yang dijalankan para anggotanya. Proses pembuatan keputusan itu kerap membutuhkan konsensus yang harus melalui proses panjang.

Baca juga: DNA ASEAN di Gedung Baru

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para penari membawakan tari Asmaradana untuk menyemarakkan peresmian Gedung Sekretariat ASEAN oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Seorang diplomat senior Asia Tenggara menyatakan, negara anggota cenderung sepakat model yang kini diterapkan Sekretariat ASEAN adalah yang terbaik. Sebab, model sekarang tidak membutuhkan penyerahan kedaulatan seperti yang terjadi di UE.

”Jangan pernah berharap ASEAN bisa menjadi UE yang bisa memaksa anggotanya melakukan ini dan itu. Sebab, harapan itu akan dimulai dengan pertanyaan, bersediakah anggota menyerahkan sebagian kedaulatan lalu diatur oleh entitas lain?” kata diplomat yang bertahun-tahun mengurus ASEAN itu.

Memang sekarang pun sebenarnya ada penyerahan kedaulatan dalam lingkup terbatas. Wujudnya antara penghapusan tarif dan hambatan perdagangan. ”Setiap negara berhak menentukan tarif bea masuk impor dan mengatur mekanisme impor. Di ASEAN, tarif bea masuk bisa 0 persen,” ujarnya.