DENPASAR, KOMPAS Politik adalah persoalan yang menyangkut bangsa dan negara. Terkait hal itu, menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, anak muda yang terjun ke politik harus lebih dahulu menjalani proses pematangan.
”Kalau anak muda dan pintar, tetapi dia belum pernah menjalankan proses di tata pemerintahan negara, itu bisa saja tidak berhasil. Yang tua juga begitu. Dari pengalaman saya di politik, kalau mau masuk politik, minimal harus pernah menjadi anggota DPR. Ini masalah bangsa dan negara sehingga seharusnya yang jadi adalah orang-orang kompeten dan punya pengalaman di bidang politik,” kata Megawati di sela-sela Kongres V PDI-P di Bali, Jumat (9/8/2019).
Setelah ditetapkan oleh kongres sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2019-2024, Megawati punya hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai.
Politisi PDI-P, Arif Wibowo, mengatakan, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI-P, ketua umum bahkan berhak mengusulkan yang jadi ketua umum selanjutnya. ”Apakah usulan itu diterima atau tidak, tergantung kongres,” ujarnya.
Regenerasi
Pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, melihat, ditetapkannya kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P menunjukkan partai itu punya ketergantungan yang kuat dengan Megawati yang telah memimpin PDI-P sejak 1999.
Sebagai partai pemenang pemilu, kata Gun Gun, kehadiran Megawati memang dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan. Megawati juga dibutuhkan sebagai pemersatu PDI-P. Jika dia tak lagi menjadi tokoh sentral di PDI-P, diduga ada kekhawatiran munculnya friksi di partai itu.
Namun, pada saat yang sama, menurut Gun Gun, kondisi ini bisa memunculkan jarak antara Megawati dan lapis kedua di partainya. Kemungkinan ini perlu diperhatikan karena bisa mengganggu proses sirkulasi kepemimpinan di PDI-P.
Sekretaris Jenderal PDI-P (2015-2019) Hasto Kristiyanto mengatakan, regenerasi terus dilakukan oleh PDI-P secara kelembagaan. Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menjelaskan, saat ini PDI-P sudah melakukan regenerasi, terutama untuk ranah eksternal.
Ini, antara lain, terlihat dari munculnya sejumlah kader PDI-P di kepemimpinan lokal dan nasional, seperti Presiden Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo. Namun, regenerasi di tingkat eksternal itu perlu diseimbangkan dengan regenerasi kepemimpinan di ranah internal.
Karena kultur kepemimpinan politik di PDI-P tidak akan jauh dari trah Soekarno, menurut Arya, dua sosok yang berpotensi melanjutkan kepemimpinan Megawati adalah kedua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Lima tahun ke depan bisa jadi ajang pembekalan dan pematangan bagi Prananda dan Puan di kancah politik nasional. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, menilai Prananda dan Puan masih perlu berproses.
Sementara itu, Puan menepis anggapan ada semacam pembagian peran antara dirinya dan Prananda dalam proses regenerasi partai. ”Tak ada seperti itu di PDI-P. PDI-P melihat track record atau kinerja setiap individu yang bekerja untuk partai ini. Jadi, bukan karena memberikan tempat tertentu ke seseorang, melainkan karena memang track record-nya,” katanya.
Pilkada
PDI-P menargetkan kemenangan besar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Kemenangan itu dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Arif menjelaskan, partainya mengincar kemenangan minimal pada setengah dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada pada 2020. ”Dari total kemenangan itu, kami juga menargetkan 75 persen pemenangnya adalah kader PDI-P,” ujarnya.
Arif optimistis target tersebut bisa dicapai. Hampir semua daerah yang dimenangi PDI-P pada Pemilu 2019 berpotensi kembali meraih kemenangan pada Pilkada 2020.
”Kami juga ingin hattrick (menang tiga kali berturut-turut) pada Pemilu 2024,” ujar Arif. Kader PDI-P diproyeksikan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden lima tahun mendatang. Selain itu, partai juga mematok perolehan minimal 147 kursi di DPR.
Politisi PDI-P lainnya, Bambang Wuryanto, mengatakan, kemenangan ketiga setelah dua kali berturut-turut pada Pemilu 2014 dan 2019 ditujukan agar ada kesinambungan program pembangunan. Dasar-dasar pembangunan yang diletakkan Presiden Jokowi selama dua periode harus dilanjutkan.
”Selama ini problem pokok di negara kita adalah program pembangunan yang tidak berkesinambungan,” kata Bambang. Tanpa kemenangan kader PDI-P di level nasional, dikhawatirkan arah pembangunan 2014-2024 akan bergeser di periode pemerintahan selanjutnya. (rek/nia/cok/age)