Kerja Sama Buat Skema KPR

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Penandatanganan nota kesepahaman antara Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), Senin (12/8/2019), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS

Keterbatasan anggaran subsidi dari pemerintah mendorong pengembang bersama lembaga pembiayaan dan penjaminan kredit membuat skema kredit pemilikan rumah dengan bunga terjangkau. Skema ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah.

Skema pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) itu dituangkan dalam nota kesepahaman Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), Senin (12/8/2019), di Jakarta.

Menurut Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto, masing-masing pihak akan berkontribusi sesuai bidangnya. Dalam model bisnis ini, Perum Jamkrindo akan memberikan penjaminan bagi KPR oleh nasabah Bank Jatim. Adapun rumahnya disediakan pengembang anggota REI, sementara SMF akan menyediakan dana murah bagi Bank Jatim.

“Dengan penjaminan kami atas pendanaan tersebut, risiko pemilik dana menjadi termitigasi. Harapannya, suku bunga KPR bisa ditekan menjadi rendah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati rumah,” ujar Randi.

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata menambahkan, melalui kerja sama tersebut, akan dibuat skema alternatif di luar skema pembiayaan KPR subsidi dari pemerintah. Saat ini ada beberapa skema subsidi, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang pendanaannya dari pemerintah dan subsidi selisih bunga (SSB) yang pendanaannya dari bank. Kedua skema tersebut mengenakan bunga KPR 5 persen.

Ada juga skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang memberikan bantuan uang muka dalam jumlah tertentu. Namun, skema terbaru dari pemerintah itu mengenakan suku bunga komersial.

Melalui nota kesepahaman ini, lanjut Soelaeman, risiko yang dapat membuat suku bunga KPR tinggi dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga KPR jadi lebih rendah dari suku bunga komersial yang saat ini berkisar 13 persen.

“Apabila terjadi kekurangan dana dari pemerintah, para pengembang dan konsumen bisa mencari alternatif lain. Jadi kalau satu sumber pembiayaan macet, masih ada solusi lain,” kata Soelaeman.

Soelaeman merujuk pada kuota subsidi perumahan yang saat ini hampir habis. Sampai dengan 31 Juli 2019, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyalurkan anggaran subsidi FLPP untuk 49.589 unit rumah dari 68.000 unit tahun ini.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menambahkan, skema pembiayaan yang akan dibuat antara keempat pihak tersebut bisa berkembang lebih luas, termasuk ke kredit konstruksi bagi pengembang. Hal itu dimungkinkan karena kerja sama melibatkan tidak hanya lembaga pembiayaan dan penjaminan, tetapi juga pengembang.

Untuk pendanaan rumah subsidi berskema FLPP, tahun ini SMF menyiapkan Rp 2 triliun. Hingga kini yang diserap Rp 1,2 triliun dan masih diproyeksikan bertambah seiring penyaluran KPR subsidi.

Pengganti sementara Direktur Utama Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, skema yang akan dibuat menjadi alternatif bagi Bank Jatim. Bank Jatim mendapat kuota KPR subsidi untuk 900 unit rumah, namun sudah habis terserap. Hingga akhir tahun, setidaknya ada potensi penyaluran KPR hingga 1.000 unit.

(NAD)