JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perwakilan aktivis masyarakat menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan yang akan disahkan pada September 2019. Mereka menilai RUU ini belum menjawab pokok permasalahan agraria di Tanah Air. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses