Substansi RUU Keamanan Siber Perlu Dikaji

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)

Tersangka penipuan dalam jaringan yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Sindikat internasional tersebut mendapatkan uang sekitar Rp 113 miliar dari korbannya. Modus penipuan dengan meretas surel pejabat perusahaan dan mengambil data perusahaan untuk penipuan.

JAKARTA, KOMPAS — Substansi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang merupakan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dinilai masih problematik sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan jika terburu-buru disahkan pada September 2019. Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu didahului kajian lebih dalam dan masukan publik yang luas.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Evita Nursanty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019), mengatakan, sejumlah institusi saat ini memiliki badan siber sendiri untuk menopang tugas masing-masing, seperti Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. Namun, pasal-pasal di draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tidak mengatur pembagian tugas yang jelas di antara lembaga-lembaga itu.

”Ini harus disinkronisasi terlebih dahulu karena isu-isunya bukan isu biasa. Lebih baik menunggu, tunda beberapa bulan, mulai membahasnya secara matang di periode mendatang, tetapi hasilnya lebih optimal dan komprehensif,” kata Evita.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Diskusi publik dan simposium nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, dosen Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Pratama Persadha mengatakan, sebelum RUU KKS dibahas, setiap pemangku kepentingan perlu duduk bersama. Meskipun urgensi RUU KKS tinggi, mengingat saat ini ada kekosongan hukum, pembahasannya tidak bisa dilakukan terburu-buru dan harus komprehensif.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan menyatakan, BSSN siap menjalankan tugas dan kewenangan yang tercantum dalam RUU KKS. Atas dasar itu, BSSN menilai, pengesahan RUU itu perlu disegerakan karena kebutuhan landasan hukum di ranah siber dianggap sudah mendesak.

Berdasarkan Pasal 43 RUU KKS, BSSN punya fungsi tata kelola serta pelayanan keamanan dan ketahanan siber, diplomasi siber, dukungan penegakan hukum, dan pembinaan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

BSSN, antara lain, juga berwenang menetapkan perimeter keamanan, membekukan atau mencabut izin dalam lingkup keamanan dan ketahanan siber, serta melakukan investigasi sanksi administrasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra (tengah) memberikan keterangan saat rilis pengungkapan kasus kejahatan siber pembobolan rekening giro bank BUMN oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (2/8/2019). Pembobolan rekening giro tersebut dilakukan tersangka CP menggunakan kartu ATM giro yang telah dimodifikasi. Dari transaksi ilegal tersebut tersangka memperoleh keuntungan Rp 1,75 miliar.