Pasca-langkah unilateral India di Kashmir, wilayah disengketakan dengan Pakistan, situasi wilayah itu kembali memanas. Indonesia mendorong dialog.
AP PHOTO/M.D. MUGHAL
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berpidato di hadapan Majelis Legislatif Kashmir pada peringatan Kemerdekaan Pakistan, Rabu (14/8/2019) di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir Pakistan. Khan meyakinkan warga Kashmir yang tinggal di bagian yang dikelola India bahwa dia mendukung mereka dalam perjuangan menentukan nasib sendiri. Dia mengecam keputusan New Delhi mencabut status khusus bagi Kashmir.
ISLAMABAD, RABU— Pakistan meminta Perserikatan Bangsa- bangsa bersikap atas perkembangan di Kashmir. Dalam pernyataan, Rabu (14/8/2019), Kementerian Luar Negeri Pakistan membenarkan telah menyurati Dewan Keamanan PBB. Islamabad meminta ada sidang darurat DK PBB soal isu Kashmir. Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga meminta izin Presiden DK PBB Joanna Wronecka agar Pakistan dilibatkan dalam sidang itu.
Situasi di Kashmir memanas sejak India menghapuskan pasal di konstitusi yang menjamin hak istimewa Kashmir mulai 5 Agustus 2019. Pasal itu melarang pendatang membeli properti di Kashmir, mendapat bantuan, atau memanfaatkan program yang didanai APBN dan APBD. Penghapusan itu diprotes penduduk Kashmir yang dikuasai India.
Menyusul kebijakan itu, New Delhi memberlakukan jam malam hingga memutus layanan telekomunikasi dan internet untuk mencegah unjuk rasa skala besar. India juga mengirim tentara ke Kashmir.
Buka bertahap
Gubernur Jammu dan Kashmir Satya Pal Malik mengatakan, layanan telepon dan internet akan dihentikan sampai beberapa hari ke depan. ”Kami tak mau memberi alat ke musuh sampai semua terkendali. Dalam sepekan atau 10 hari, semua akan pulih dan kami akan mengembalikan layanan komunikasi bertahap,” katanya.
Namun, semua langkah itu tidak menghentikan unjuk rasa. Pekan lalu, warga menyebut ribuan orang berunjuk rasa memprotes penghapusan hak istimewa Kashmir. Gas air mata dan peluru karet ditembakkan kepada para pengunjuk rasa.
Dalam video yang direkam AFP, terlihat unjuk rasa di Srinagar, kota terbesar di Jammu dan Kashmir. Mereka meneriakkan ”Kami mau kebebasan” dan ”Pergi India”.
Menyikapi langkah India, Pakistan menyatakan mendukung sikap warga Kashmir. Selain membawa masalah Kashmir ke PBB. Pakistan juga menyatakan dukungan kepada penduduk Kashmir di sisi wilayah yang dikuasai India. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengecam penghapusan pasal hak istimewa Kashmir.
Islamabad-New Delhi sudah puluhan tahun memperebutkan Kashmir dan terlibat dalam beberapa perang serta puluhan pertempuran karena perebutan itu. PBB berkali-kali membuat keputusan soal Kashmir. Salah satunya membaginya untuk India-Pakistan, serta mendorong digelarnya referendum
Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, di Jakarta mengatakan, langkah unilateral di Kashmir berpotensi besar memicu eskalasi konflik yang lebih besar. Ia menilai langkah terbaik adalah dialog atau melalui mekanisme bilateral.
Peran Indonesia
Indonesia, sebagai mitra baik bagi India dan Pakistan, dapat turut berperan mendorong isu dialog itu. ”Ada solidaritas moral dan solidaritas historis,” kata Agung merujuk pada semangat kerja sama Selatan-Selatan, dan gerakan Non-Blok di mana ketiga negara terlibat aktif.
Pada Rabu pagi, Menlu RI Retno LP Marsudi mengundang Duta Besar Pakistan Abdul Salik Khan dan Wakil Duta Besar India, Prakash Gupta. Menurut Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, dalam pertemuan itu, Menlu menyampaikan pesan perdamaian Indonesia.
Melalui pesan pendek, Faizasyah menyebutkan, Menlu menekankan, baik India maupun Pakistan adalah sahabat Indonesia. Keduanya punya peranan penting tidak hanya di kawasan, tetapi juga di dunia, termasuk dalam upaya menciptakan perdamaian. Indonesia mendorong dibangunnya dialog dan komunikasi di antara India dan Pakistan serta menekankan, konflik terbuka tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun. (AFP/REUTERS/RAZ/JOS)
