JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada September 2019 sebelum mengakhiri masa jabatannya. Namun, wacana pengesahan itu dinilai terlalu terburu-buru. Masih banyak persoalan terkait dengan substansi RKUHP yang [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses