JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo telah menyelesaikan penyusunan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya yang dimulai pada 20 Oktober mendatang. Menurut rencana, sejumlah kementerian akan digabung untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Informasi soal kemungkinan penggabungan kementerian salah satunya datang dari Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi, seusai menerima bintang kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Kementerian yang digabung di antaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Menurut Sofjan, penggabungan kedua kementerian itu merupakan langkah tepat. ”Kalau saya lihat, beliau (Presiden Jokowi) mau menggabung, misalnya, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, saya pikir itu bagus. Supaya pemerintah bisa mengoordinasikan lebih baik lagi,” katanya.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang sebelumnya di bawah Kementerian Perdagangan juga akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri. Menurut informasi yang didapat Sofjan, Kemlu akan diberi tugas tambahan, yakni menyelesaikan sejumlah negosiasi kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara lain.
Kementerian Agraria kemungkinan juga akan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Badan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Sekretaris Negara dan kantor Sekretaris Kabinet.
Sebagai pengusaha, Sofjan berharap kabinet pemerintahan Jokowi-Amin bisa lebih efektif dan efisien. Karena itu, penggabungan sejumlah kementerian harus didukung.
Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, adanya kemungkinan perubahan struktur kabinet mendatang. Saat ini, struktur sekaligus nomenklatur kabinet disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan Redaksi sebelumnya menyatakan, penyusunan kabinet sudah final. Komposisinya, 55 persen calon menteri berasal dari kalangan profesional dan 45 persen lainnya dari partai politik.