Modi menilai kebijakannya soal Kashmir tepat dan berkontribusi pada pembangunan di India. Namun, baku tembak di Kashmir mulai meletus.
AFP/SAJJAD HUSSAIN
Personel keamanan berjaga di sepanjang jalan selama penutupan di Srinagar, di wilayah Jammu dan Kashmir, Kamis (15/8/2019), saat India merayakan Hari Kemerdekaan Ke-73. Kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947 menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris.
NEW DELHI, KAMIS— Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kebijakannya menghapus status khusus wilayah Kashmir dan ketentuan khusus konstitusional wilayah itu sebagai salah satu ”terobosan” dari pemerintahannya. Namun, seiring memanasnya hubungan India dan Pakistan, terjadi baku tembak tentara Pakistan dan India di perbatasan Kashmir.
Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan Ke-73 India di Red Fort, New Delhi, Kamis (15/8/2019), Modi memuji keputusan yang diambilnya terkait wilayah Kashmir. ”Kami tidak yakin sedang membuat masalah atau memperpanjang masalah. Dalam kurang dari 70 hari pemerintahan baru, Pasal 370 telah menjadi sejarah. Langkah ini disetujui dua pertiga anggota parlemen,” kata Modi dalam pidatonya.
”Jammu dan Kashmir serta Ladakh akan menjadi inspirasi terbesar bagi pertumbuhan, kenyamanan, kemajuan, dan perdamaian India.”
Menurut Modi, pengaturan Jammu dan Kashmir serta Ladakh yang lama telah mendorong korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan bagi perempuan, anak-anak, (kasta rendah) Dalit, dan komunitas adat. Status lama wilayah itu juga memunculkan gerakan separatisme.
Modi menarget membawa perekonomian India mencapai nilai 5 triliun dollar AS dalam 5 tahun dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan pariwisata, serta menganggarkan 1,4 triliun dollar AS untuk infrastruktur. Perubahan di Kashmir berkontribusi pada pembangunan India.
Dalam pernyataan, Presiden India Shri Ram Nath Kovind menyebutkan, perubahan di Jammu dan Kashmir serta Ladakh akan memberikan manfaat besar di kawasan. Keputusan pemerintah akan memungkinkan warga mengakses dan menikmati hak, keistimewaan, dan fasilitas yang sama seperti warga negara lainnya.
Namun, pengkritik kebijakan New Delhi menyebutkan, langkah Modi akan mendapat perlawanan warga Muslim Kashmir yang sebelumnya menikmati larangan bagi warga non- Kashmir membeli properti di wilayah itu. Warga Kashmir juga memetik manfaat dari ketersediaan pekerjaan di pemerintahan negara bagian. Ketentuan itu dihapus seiring dihapusnya status negara bagian di wilayah Jammu dan Kashmir.
Baku tembak
Pakistan mengatakan, hari Kamis kemarin, terjadi baku tembak antara tentara Pakistan dan tentara India di perbatasan wilayah kedua negara di Kashmir. Jubir Angkatan Bersenjata Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor mengatakan melalui akun Twitter-nya bahwa tiga tentara Pakistan dan lima tentara India tewas dalam baku tembak di perbatasan yang disebut garis kontrol (LOC) itu.
Seorang jubir militer India membantah hal tersebut. ”Tak ada korban. Pernyataan itu salah,” ujarnya.
Pakistan telah menempuh langkah diplomatik dengan meminta DK PBB menggelar sidang darurat. PM Pakistan Imran Khan menyatakan, saatnya memberi pelajaran kepada New Delhi. Ia berjanji ”berjuang hingga akhir” melawan segala bentuk agresi India.
Rabu (14/8), China mendukung langkah Pakistan dengan mengusulkan agar DK PBB menggelar pertemuan tertutup membahas perkembangan di Kashmir, Kamis atau Jumat ini. Namun, Perancis mengusulkan agar DK PBB membahas isu Kashmir dalam format yang tidak terlalu formal pekan depan. (AFP/REUTERS/AP/ADH)
