Kemunduran jika Terapkan Kembali GBHN

Kompas

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima laporan hasil kajian tim amendemen UUD 45 yang diserahkan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7). Ketua MPR menegaskan dalam pembahasan amendemen UUD 1945 ada satu fokus pembahasan, yakni haluan negara, dengan tujuan agar pembangunan ke depannya lebih terarah.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah agenda yang belakangan dilontarkan ke ruang publik dinilai sebagai kemunduran.  Ini termasuk rencana untuk kembali menerapkan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, kemunduran itu juga terkait dengan usulan agar MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. ”Jika wacananya setback (kemunduran), (maka rencana amendemen terbatas) bukan hanya tidak dibutuhkan, bahkan kontraproduktif,” ujar Kaka,  Senin (19/8/2019).

Kaka menilai, agenda dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak sejalan dengan semangat untuk memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Di antaranya termasuk usulan mengembalikan konstitusi sebelum empat kali amendemen UUD 1945 dan perubahan jumlah fraksi di MPR selain usulan terkait GBHN dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Menurut Kaka, ini membuat rencana amendemen dengan agenda yang terkait dengan empat usulan tersebut tidak perlu dilakukan. Hal yang perlu dilakukan saat ini ialah mengimplementasikan empat kali amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002.

Ia menambahkan, amendemen terhadap konstitusi dibutuhkkan sepanjang diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial dengan multipartai. Selain itu, juga memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, memastikan pertanggungjawaban presiden kepada MPR, serta menegaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah.