Inggris Terancam Kekurangan Bahan Bakar, Pangan, dan Obat-obatan
Inggris akan menghadapi kekurangan bahan bakar, pangan, dan obat-obatan jika memisahkan dari Uni Eropa tanpa kesepakatan transisi.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
LONDON, SENIN — Inggris akan menghadapi kekurangan bahan bakar, pangan, dan obat-obatan jika memisahkan dari Uni Eropa tanpa kesepakatan transisi. Hal itu tercantum dalam dokumen pemerintah yang bocor dan dilaporkan oleh koran Inggris, The Sunday Times. Namun, interpretasi atas laporan tersebut ditentang sejumlah menteri.
The Times melaporkan, uraian prakiraan dalam tiga halaman yang disusun oleh Kantor Kabinet Inggris itu menetapkan kemungkinan guncangan Brexit jika pemisahan Inggris dari UE berjalan tanpa kesepakatan. Selain gangguan ”signifikan” dalam pasokan obat-obatan dan alat kesehatan serta pangan segar, kekurangan air mungkin juga terjadi sebagai dampak dari gangguan pada impor bahan kimia pengolah air.
Disebutkan juga bahwa hingga 85 persen kendaraan angkutan barang yang memanfaatkan jalur utama penyeberangan ”mungkin tidak siap” dengan bea cukai Perancis. Artinya, akan terjadi gangguan distribusi di pelabuhan hingga tiga bulan.
Pasokan obat-obatan dari Eropa juga akan ”sangat rentan tertunda”. Ketersediaan pangan segar juga akan berkurang, memicu kenaikan harga pangan. Ini memperlihatkan bahwa mayoritas publik dan pelaku bisnis tidak siap akan Brexit tanpa kesepakatan. Selain itu, ”keletihan untuk keluar dari Uni Eropa” telah menghambat rencana kontingensi.
”Ini bukanlah Proyek Ketakutan, ini adalah penilaian paling realistis yang akan dihadapi publik jika (Brexit berlangsung) tanpa kesepakatan,” kata seorang pejabat pemerintahan kepada The Sunday Times, seperti dikutip CNN. ”Ini pada dasarnya skenario dasar dan sangat beralasan, bukan skenario terburuk.”
Pemerintah juga meyakini bahwa di perbatasan antara Provinsi Pulau Utara dan Republik Irlandia, anggota Uni Eropa, kemungkinan akan terjadi gangguan.
”Disusun oleh Kantor Kabinet bulan ini dengan kode Operasi Yellowhammer, berkas itu menawarkan pandangan langka terhadap rencana rahasia pemerintah untuk mencegah keruntuhan infrastruktur negara,” tulis Times.
Skenario terburuk
Akan tetapi, Michael Gove, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit jika berjalan tanpa kesepakatan, menentang laporan itu. Ia mengatakan bahwa dokumen tersebut memang menetapkan skenario terburuk dan perencanaan sudah dipercepat dalam tiga minggu terakhir.
Merespons salah satu penulis laporan di Sunday Times, Gove mengatakan melalui akun Twitter-nya bahwa ”Yellowhammer adalah skenario terburuk– langkah signifikan telah diambil dalam waktu tiga minggu terakhir untuk mempercepat rencana Brexit”.
Kantor Perdana Menteri Boris Johnson tidak menanggapi bocornya dokumen tersebut.
Disusun Kantor Kabinet bulan ini dengan kode Operasi Yellowhammer, berkas itu menawarkan pandangan langka rencana rahasia pemerintah untuk mencegah keruntuhan infrastruktur negara.
Sebuah sumber pemerintah menyalahkan bocornya dokumen ini pada seorang mantan menteri yang ingin memengaruhi negosiasi dengan Uni Eropa. Namun, sumber yang tidak mau disebutkan namanya ini tidak memberikan informasi siapa mantan menteri yang dimaksud.
Sebelumnya, ketika ditanya soal dokumen Yellowhammer, Menteri Energi Kwasi Kwarteng mengatakan kepada Sky News bahwa ada ”banyak kekhawatiran di sekitar”, dan Inggris akan sepenuhnya siap untuk keluar pada 31 Oktober tanpa kesepakatan.
Inggris menghadapi krisis konstitusional di dalam negeri dan pertikaian dengan Uni Eropa saat Johnson berulang kali bersumpah akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan kecuali keinginan untuk negosiasi ulang disetujui. Setelah lebih dari tiga tahun persoalan Brexit mendominasi urusan di UE, UE telah berulang kali menolak negosiasi ulang kesepakatan Brexit.
Menteri Brexit Stephen Barclay mengatakan di Twitter, dirinya telah menandatangani peraturan yang menandai pencabutan Undang-Undang Komunitas Eropa 1972, peraturan yang menjadikan Inggris sebagai bagian dari organisasi Uni Eropa. ”Ini adalah sinyal yang jelas pada rakyat di negara ini bahwa tidak ada jalan untuk mundur dari Brexit,” kata Barclay.
Sekelompok anggota parlemen beranggotakan lebih dari 100 orang mengirim surat kepada Johnson dan menyerukan untuk mengadakan pertemuan darurat membahas situasi yang ada. ”Kita menghadapi keadaan darurat nasional dan parlemen harus diundang pada Agustus hingga 31 Oktober sehingga suara rakyat bisa didengar dan akan ada pengawasan yang tepat terhadap pemerintahan Anda,” demikian surat itu. (REUTERS/AP)